Menlu Retno Tunggu Dokumen Lengkap TPP untuk Dipelajari

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat (AS). Salah satu instruksi Jokowi kepada sejumlah menterinya setelah melawat ke Negeri Paman Sam adalah mengkaji secara detail dan mendalam rencana Indonesia untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP).

Namun, hingga saat ini kajian yang diinstruksikan Jokowi belum bisa dilakukan. Sebab, pemerintah belum menerima dokumen lengkap TPP untuk dikaji.

"Kami mengharapkan agar kami segera memperoleh dokumennya untuk kami pelajari. Ada satu tahapan yang harus kami lalui dahulu karena sekarang kita kan dokumennya belum ada," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Pancasila Jakarta, Senin (2/11/2015).

"Maka, kami minta agar dokumen itu bisa segera kami terima dengan utuh untuk dipelajari," katanya.

Isu masuknya Indonesia ke TPP diselimuti silang pendapat. Sebab, Indonesia masih dinilai belum siap untuk terjun ke pasar bebas yang melibatkan 40 persen ekonomi dunia.

Tak cuma itu, manfaat TPP secara langsung kepada masyarakat Indonesia jugat diragukan. Bahkan sejumlah pihak mengatakan TPP sama sekali tidak akan berguna bagi Indonesia.

Keraguan tersebut direspons oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake. Menurut Blake, sangat penting bagi Indonesia untuk bergabung dengan TPP.

"Kami menyambut baik niat Indonesia bergabung dengan TPP. Ini adalah sinyal penting, terutama bagi perusahaan-perusahaan AS, karena sebelum ini investasi Indonesia terfokus pada negara-negara anggota TPP seperti Vietnam, Malaysia, Singapura," kata dia.

"TPP bisa membawa keuntungan tidak hanya bagi AS, tetapi juga bagi 11 negara lain. Tidak hanya menaikan investasi, tetapi juga perdagangan serta dengan ini akan menciptakan banyaknya lapangan kerja yang merupakan hal penting bagi setiap negara," ucap Blake.

Sebelumya di kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan untuk masuk ke TPP, Indonesia harus punya daya saing yang kuat. Selain itu, jika masuk TPP, maka pemerintah memastikan ada proteksi kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM).

"Ini kan pertandingan seperti Mike Tyson lawan Elias Pical. Enggak akan berimbang, sehingga dengan demikian harus ada keseimbangan untuk mempersiapkan itu," ujar Pramono.

"Sebab, jangan sampai kita mengulangi persoalan di sektor pertanian ketika harga padi kita dibandingkan dengan petani gandum di Amerika. Mereka sudah mekanisasi, areanya sangat luas. Sementara di sini cuma 0,2 hektar biasanya juga pinjam, alatnya tradisional, tidak akan seimbang. Oleh karena itu, ini harus diseimbangkan dulu," ujar dia.

Untuk itu, jika pemerintah sudah siap melindungi pemain lokal dan bisa bersaing di pasar Internasional, maka saat itulah Indonesia akan bergabung ke TPP.

TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Cile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam. Kesepakatan TPP itu dicapai pada 5 Oktober 2015. Kesepakatan tersebut akan membentuk 40 persen dari ekonomi dunia.

Kesepakatan dalam perjanjian TPP ini untuk menekan hambatan perdagangan barang dan jasa serta menetapkan peraturan komersial. Hal ini untuk meruntuhkan tarif dan kuota impor. (Ger/Mut)**