Kazakhstan Haramkan Ponsel di Kantor Pemerintah

Liputan6.com, Astana - Otoritas Kazakhstan mengeluarkan keputusan baru yang melarang pejabat dan pengunjung kantor pelayanan publik menggunakan smartphone atau ponsel pintar di gedung-gedung pemerintah.

"Untuk menghindari kebocoran dokumen sensitif," demikian dilaporkan media lokal seperti dikutip dari Ria Novosti, Jumat (18/3/2016).

Terkait larangan penggunaan ponsel tersebut, baik pejabat pemerintah dan pengunjung harus meninggalkan smartphone, tablet, jam tangan pintar dan perangkat serupa di pintu kantor publik. Peraturan tersebut berlaku mulai 24 Maret.

"Meningkatnya kasus pembociran data rahasia lewat aplikasi WhatsApp," demikian petikan kalimat dari surat larangan terbaru tersebut yang dilaporkan Reuters.

Dokumen tersebut juga menginstruksikan pegawai negeri menggunakan perangkat mobile dengan fungsi dasar saja, tanpa kamera atau akses internet.

"Semua pegawai negeri harus menyerahkan tablet dan smartphone mereka di pintu masuk. Perangkat yang memungkinkan pengambilan video, foto atau rekaman audio termasuk koneksi internet dilarang," ujar seorang sumber di kantor pemerintah Kazakhstan kepada RIA Novosti.

Ia menambahkan bahwa para pejabat di negeri itu harus mulai menggunakan ponsel dengan fungsi dasar.

Beberapa menteri Kazakhstan yang dikonfirmasi terkait keaslian dokumen, menyebut bahwa praktek itu normal dan mengutipnya sebagai 'praktik internasional'.

"Ini adalah praktik umum di banyak kantor pemerintahan. Saya pikir itu hal yang normal. Bukan berarti kita tidak menggunakan ponsel," ucap Menteri Kesehatan dan Pembangunan Sosial Kazakhstan, Tamara Duseynova.

Larangan smartphone itu juga dikonfirmasi oleh menteri dalam negeri Kazakhstan, yang mengatakan bahwa ia sudah menggunakan ponsel dengan fungsi dasar bahkan sebelum keputusan itu dikeluarkan. Pun demikian dengan menteri olahraga yang membenarkan aturan tersebut.

Di Kazakhstan, dokumen yang bocor secara teratur muncul di media lokal. Daftar kebocoran tersebut baru-baru ini termasuk keputusan presiden, yang menugaskan para menteri untuk menganalisis kemungkinan memperkenalkan upah dasar tanpa pajak serta memo rencana privatisasi.

Juga, "... termasuk revisi anggaran dan video grafis terkait dengan kasus pembunuhan," lapor Kazakh Tengri News.