Liputan6.com, Nagoya - Di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G7, Presiden Joko Widodo menyempatkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Francois Hollande. Sejumlah isu bilateral disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Isu yang dibahas di antaranya soal Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa (UE) dan rencana pajak sawit.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi, menyambut baik selesainya scoping paper I-EU CEPA yang sebelumnya sempat berhenti selama beberapa tahun.
Advertisement
"Saya berharap agar negosiasi formal I-EU CEPA dapat dimulai tahun ini. Negosiasi I-EU CEPA dimaksudkan untuk menjadikan ekonomi Indonesia lebih terbuka dan kompetitif," ujar Presiden Jokowi melalui keterangan pers Tim Komunikasi Presiden, Jumat (27/5/2016).
Jokowi menambahkan, terkait persoalan ekspor kayu ilegal RI ke Uni Eropa, pemerintah mengharapkan lisensi FLEGHT (Forest Law Enforcement Governance) segera diberlakukan.
Sementara itu, untuk persoalan, rencana penerapan pajak sawit dari Indonesia oleh Prancis, mantan Wali Kota Solo ini menyatakan, pemerintah sudah punya sikap. Pemerintah RI meminta agar rencana ini tidak dilanjutkan oleh Parlemen Prancis.
Baca Juga
Bukan tanpa alasan permintaan ini disampaikan Jokowi. Alasannya, Jokowi menginginkan agar RI terus bisa melanjutkan ekspor sawitnya ke Prancis.
Menanggapi permintaan Jokowi, Hollande menilai pendekatan win-win solution merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan ketiga isu tersebut.
Di samping itu, kedua Presiden turut menyepakati peningkatan kerja sama melawan terorisme. Masalah tersebut merupakan persoalan yang terus dihadapi Prancis dan RI.
"Kami sangat mengapresiasi pendekatan Presiden Jokowi yang mengedepankan pendekatan komprehensif berupa softpower dan hardpower," kata Hollande.