Terkuak, Donald Trump Pernah Mengincar Uang Moammar Khadafi

Khadafi telah berseteru dengan Barat selama berpuluh tahun, memenuhi pidatonya dengan retorika anti-imperialisme, serta menggunakan pengaruh keuangannya untuk menggagalkan kepentingan Barat. Namun pada akhir tahun 1990-an, pemimpin Libya itu mulai mengubah haluan politiknya yang antagonis dalam berhubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

Libya menjadi lemah karena embargo, terkucil setelah bubarnya Uni Soviet, dan menghadapi ancaman baru dari kelompok-kelompok Islam.

Sebagai bagian dari taktiknya untuk lebih bersikap hangat, Khadafi mencabut dukungannya pada beberapa grup teroris dan secara terbuka menyatakan tidak akan lagi berusaha memiliki senjata nuklir.

Ia menyewa jasa humas dari Barat untuk memublikasikan tindakan baiknya dan melakukan lobi baginya ke Washington, London, dan Brussels.

Sementara itu, Khadafi mulai menerapkan kebijakan domestik ke arah liberalisasi ekonomi, menghentikan nasionalisasi industri, dan mulai melakukan privatisasi bersama investor internasional.

Langkah-langkah itu mulai meredam kemarahan para mantan musuhnya. Sangsi terhadap negara tersebut pun secara bertahap dihapuskan.

Amerika Serikat menghapus Libya dari daftar negara-negara pendukung terorisme pada tahun 2006, dan memulihkan hubungan diplomatik sepenuhnya dengan negara tersebut. Bahkan hubungan yang tadinya dingin secara personal mulai menghangat. Pada tahun 2008, Presiden George W. Bush menjadi presiden A.S. pertama yang berbicara langsung kepada Khadafi.

Dan tak lama setelah itu, Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice mengunjungi Libya. Saat Perdana Menteri Libya itu mengunjungi kota New York setahun sesudahnya, untuk menghadiri  Sidang Umum PBB, ia memuji-muji presiden Amerika yang baru, Barack Obama. "Kami akan merasa puas dan senang jika Obama dapat menjadi presiden selamanya," ungkap Khadafi dalam pidato 95 menitnya, yang membuat banyak orang mengantuk.

Pesannya jelas: Libya siap berbisnis. Wartawan Washington Post Robert O'Harrow dan James Grimaldi kemudian menggambarkan situasi saat itu sebagai "demam emas Libya," karena perusahaan-perusahaan internasional berbondong-bondong mencoba mengambil keuntungan dari kekayaan minyak negara itu.

Mereka merujuk pada bisnis yang dilakukan perusahan dana proteksi serta firma investasi di dalam negeri, begitu pula bank-bank besar seperti HSBC dan Goldman Sachs -- yang terakhir dituduh menyarankan investasi dana kekayaan negara Libya sebesar US$1 miliar pada usaha-usaha yang tak bernilai, namun mereka membantahnya.

Pesan diplomatik AS yang bocor pada tahun 2011 bahkan mengungkap bahwa penasihat keuangan yang kemudian terbukti melakukan penipuan, Bernie Madofi, telah mendekati Libya, meski akhirnya ditolak.

Bukan saja lembaga keuangan yang ikut-ikutan mendekati Libya. New York Times melaporkan bahwa setidaknya terdapat 12 perusahaan AS yang berinvestasi di Libya, termasuk nama-nama terkenal seperti Boeing dan Caterpillar.

Tetapi, iklim investasinya tidaklah ideal. Negara itu masih digerogoti korupsi besar-besaran, sehingga iklim bisnisnya carut-marut. Coca-Cola menutup sementara pabrik pembotolan mereka di Libya setelah terjadi perselisihan yang berkembang menjadi konfrontasi bersenjata antara setidaknya dua anak lelaki Khadafi yang memperebutkan pabrik itu.

Masyarakat umum AS masih belum begitu terbuka terhadap Khadafi.

Namun terdapat logika politik di balik semua kegiatan bisnis di Libya. "Akses secepatnya bagi bisnis A.S dan Barat adalah tebusan utama bagi disingkirkannya sanksi terhadap Lybia,” demikian dijelaskan seorang pejabat senior A.S kepada The Post pada tahun 2011.

Perkara waktunya mungkin juga penting. Khadafi sebelumnya merupakan masalah besar bagi Barat, namun setelah serangan 11 September 2001, ia dapat bermanfaat untuk memerangi teror.

Saat kebrutalan Khadafi terekspos kembali setelah konflik pada 2011, para investor mulai menyesali langkah bisnis mereka. Wartawan mulai menyorot perjanjian bisnis antara AS dan Libya, mengungkap betapa kebanyakan dari mereka hanyalah bisnis aji mumpung.

Skandal terbesar tidak terjadi di AS, melainkan melibatkan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang dituduh menerima uang dari Khadafi sebesar lebih dari US$ 50 juta untuk biaya kampanye pilpresnya pada tahun 2007.

Terlepas dari apakah tuduhan itu benar, Sarkozy tampaknya tidak segan-segan bertentangan dengan Khadafi saat revolusi tahun 2011 meletus di Libya. Prancis dan Inggris adalah dua pendukung terbesar dari gerakan pemberontak yang melawan pemerintah Libya.

Amerika Serikat juga mendukung kekuatan yang melawan Khadafi, dalam konflik yang kemudian berkembang menjadi perang saudara di Libya. Ini membuktikan bahwa ikatan ekonomi dengan negara itu ternyata mudah diputuskan, setidaknya begitulah sikap negara-negara Barat.

Walau memiliki harapan untuk membina hubungan ekonomi dengan Libya, Trump ternyata tidak ragu-ragu mengungkap pandangannya tentang serangan militer terhadap Khadafi.

Pada 2011, ia tercatat menyatakan, "Negara-negara Barat harus melumpuhkan orang ini (Khadafi) dengan cepat, akurat, efektif, dan menyelamatkan nyawa rakyat," kata Trump saat itu. Meskipun selanjutnya ia membantah dirinya sendiri tentang masalah ini.

Trump merupakan figur politik yang tidak biasa selama kampanyenya menuju Gedung Putih, dengan kesediaannya untuk berdamai dengan pemimpin yang otoriter, termasuk dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun Trump berusaha mendekati Khadafi bukanlah hal yang unik pada saat itu. Tindakannya itu justru sangat biasa.