65 Ribu Warga Jepang Tuntut Pangkalan Militer AS Ditutup

Liputan6.com, Okinawa - Kurang lebih 65 ribu pengunjuk rasa menggelar demo di Pulau Okinawa Jepang. Demonstrasi ini dilakukan demi menuntut pangkalan militer Amerika Serikat di daerah tersebut ditutup.

Demo tersebut digelar setelah seorang warga AS ditangkap karena terbukti sebagai pelaku pembunuhan seorang wanita lokal.

Menurut salah seorang demonstran, Shigenori Tsuhako, aksi ini dilancarkan karena apa yang telah dilakukan AS sudah di luar batas. Mereka menginginkan agar pangkalan militer ini segera dipindahkan dalam waktu dekat.

"Jepang adalah Jepang, dan ketika sebuah jari disakiti maka seluruh tubuh akan merasa sakit. Kami ingin Perdana Menteri Shinzo Abe merasakan sakit yang sama," ucap Tsuhako seperti dikutip dari Reuters, Senin (20/6/2016).

Pernyataan dari Tshuko diamini pengunjuk rasa lain, Ryoko Shimabukuro. Dia meminta PM Abe tak mengacuhkan permintaan dari rakyatnya.

"Seluruh markas militer AS di Jepang harus ditutup. Saya minta PM Abe mendengarkan perkataan warga Okinawa," sebutnya.

Sebelumnya, dilansir dari Japan Times, tiga warga sipil yang bekerja di Pangkalan Militer AS di Okinawa ditangkap pihak keamanan setempat. Mereka dituduh sebagai pelaku pembunuhan seorang gadis berusia 20 tahun bernama, Rina Shimabukuro.

Perempuan tersebut hilang jejak sejak 28 April lalu. Ketika jasadnya ditemukan, terdapat luka tusukan dan bekas pemerkosaan.

Sampai saat ini Washington belum merespons protes besar yang terjadi di Okinawa.

Namun, Komandan Pangkalan Militer AS di Okinawa, Letnan Jenderal Lawrence D Nicholson menyatakan Marinir AS berencana mengembalikan tanah sebesar 40,5 kilometer persegi ke pemerintah daerah.

Mereka merencanakan penyerahan tersebut di tahun depan. Jika terwujud maka tindakan ini adalah pengembalian wilayah terbesar yang pernah dilakukan AS ke Okinawa.

Bukan pertama kali kehadiran pangkalan ini jadi masalah. Protes serupa pernah terjadi pada 1996 ketika seorang Tentara AS memperkosa gadis berusia 12 tahun.

Protes itu berujung persetujuan AS memindahkan pangkalan militernya, tapi langkah tersebut urung dilakukan. Pasalnya, warga sekitar tempat baru pangkalan militer AS menolak kehadiran mereka dengan alasan dapat menimbulkan keributan, polusi, dan kriminalitas.