Foto Ini Kuak Penyiksaan-Pemerkosaan Tahanan Kudeta Gagal Turki?

Liputan6.com, Ankara - Organisasi Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional, mengatakan mereka mendapatkan laporan kredibel mengenai kondisi tahanan kudeta gagal Turki.

"Ini jelas ada perintah dari otoritas Turki kalau mereka melakukan pelanggaran HAM. Mereka juga secara tegas memperbolehkan organisasi kemanusiaan menengok nasib para pelaku kudeta dalam tahanan," kata direktur Amnesty Internasional untuk wilayah Eropa John Dalhuisen, seperti dilansir dari Independent, Selasa (26/7/2016).

Presiden Erdogan menambah hari penahanan dari maksimum periode 4 menjadi 30 hari. Bagi Amnesty, langkah itu justru menambah risiko penyiksaan terhadap tahanan.

Puluhan ribu pendukung pemerintah dan oposisi yang biasanya bermusuhan satu sama lain, pada Minggu 24 Juli, kompak melakukan aksi solidaritas menuntut demokrasi yang adil. Hal itu mereka lakukan kala Erdogan makin mencengkeram kukunya di pemerintahan.

"Hari ini adalah hari untuk bersatu. Hari untuk melawan kudeta dan rezim yang diktator, hari di mana suara rakyat untuk didengar," kata Erdogan di depan para pengunjuk rasa yang diorganisasi oleh partainya.

Dalam demonstrasi yang lain, yang dilakukan oleh faksi dalam angkatan bersenjata, kepala angkatan udara Turki mengeluarkan pernyataan langka menekankan "ketaatan mutlak" kepada kepala Staf Umum militer. Beberapa anggota angkatan udara diduga terlibat dalam kudeta.

Kepala Staf Umum Militer, Hulusi Akar, yang disandera oleh komplotan pada malam 15 Juli mengutuk komplotan pada hari Minggu, sebagai "pengecut berseragam" yang sangat merugikan bangsa dan tentara.

Erdogan -- yang lolos dari penangkapan dan kematian mungkin selama kudeta -- telah mengumumkan keadaan darurat, sehingga dia bisa menandatangani undang-undang tanpa persetujuan parlemen setelah sebelumnya menangkapi pendukung kudeta.

Erdogan dianggap menggunakan kudeta yang gagal untuk melancarkan tindakan keras membabi buta terhadap perbedaan pendapat.

Dalam sepekan terakhir, pemerintah Turki telah menahan lebih dari 60.000 tentara, polisi, hakim, guru, PNS dan lain-lain.