Poncke Princen, 'Pengkhianat' Belanda yang Jadi Pembela HAM RI

Liputan6.com, Jakarta - Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa masih terus dilanjutkan oleh para pahlawan bangsa. Kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh penjajahan Belanda, masih membekas pada masa pemerintahan orde lama hingga orde baru.

Perjuangan untuk mendapatkan persamaan hak-hak pun berlangsung. Para pejuang dengan gigih memberantas ketidakadilan, yang mengakibatkan kini -- setelah 71 tahun -- warga Indonesia dapat hidup berdemokrasi. 

Di balik perjuangan membela hak asasi manusia pahlawan nasional, ada seorang asing yang ikut memperjuangkan hak warga Indonesia. Dia adalah Johannes Cornelis Princen, seorang militer Belanda yang membelot ke Indonesia, setelah melihat ketidakadilan yang dialami warga. 

Di Indonesia, ia bergabung dalam tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL. Saat itulah Poncke mulai mengendus ketidakadilan yang dilakukan Belanda kepada rakyat Indonesia. Pemberontakannya pun dimulai.

"Ia serdadu Belanda yg dikirimkan ke Indonesia dalam rangka menegakkan kembali Hindia Belanda. Namun kondisi politik dan sosial di Indonesia telah mengubah pandangannya terhadap kaum pribumi yang disebut kaum ekstremis oleh pemerintahan Belanda. Akhirnya ia meninggalkan kesatuannya dan ikut bergabung dengan para pejuang Indonesia, "  kata seorang sejarawan Indonesia, Dr. Mohammad Iskandar, S.S., M.Hum kepada Liputan6.com.

Seperti yang dikatakan Iskandar, Princen atau yang lebih akrab dipanggil Poncke, merupakan salah seorang 'bule' yang ikut berjasa dalam penyamaan hak-hak warga Indonesia. 

Poncke yang lahir di Den Haag, Belanda, pada 21 November 1925, memilih untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI), antara 1950-1953, setelah melihat ketidakadilan yang dirasakan warga dan ikut berjuang bersama pahlawan RI.

Serdadu Poncke yang berada di bawah bendera Belanda, muak menyaksikan sikap yang dilakukan oleh negaranya sendiri--walaupun saat itu Indonesia telah merdeka. Pada 26 September 1948, mereka memutuskan meninggalkan KNIL di Jakarta dan bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Saat Belanda menyerang Yogyakarta pada 1949, ia telah bergabung dengan divisi Siliwangi dengan nomor pokok prajurit 251121085, kompi staf brigade infanteri 2, Grup Purwakarta.

Poncke pun bergabung dalam longmarch ke Jawa Barat dan terus aktif dalam perang gerilya. Saat bergabung dengan divisi Siliwangi, ia menikahi perempuan Sunda. Malang, belahan jiwanya itu dibunuh tentara Belanda dalam sebuah penyergapan dan pertempuran sengit pada Agustus 1949.

Pada 1956, Poncke menjadi politikus populer Indonesia dan merupakan anggota parlemen nasional mewakili Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Namun, saat itu ia kembali menyaksikan penyelewengan yang terjadi di dalam birokrasi dan kecewa dengan iklim politik. Poncke pun keluar dari parlemen dan mulai bersikap vokal terhadap pemerintahan yang otoriter dengan kesewenang-wenangan pihak militer.

Akibat sikapnya yang dinilai terlalu vokal, Princen ditahan dan dipenjara dari 1957 hingga 1958. Setelah bebas pada awal tahun 1960-an, ia mulai aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia dengan mendirikan Liga Demokrasi.

Peraih Bintang Gerilya ini kembali ditahan pada 1962 oleh pemerintah Soekarno karena karena aktivitasnya yang dianggap kritis.

Setelah resmi menjadi bagian dari Indonesia, ia bahkan menjadi mualaf, dengan alasan tidak ingin tanggung-tanggung menjadi 'Indonesia' -- yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

"Aku ingin menjadi bagian dari negara ini. Aku melakukan yang warga lainnya lakukan," kata Princen dalam suatu wawancara. 

"Dia (Princen) salah satu dari sedikit penjajah yang membelok ke RI dan ikut berjuang. Princen bahkan dicekal di Belanda, dilarang menggunakan nama 'Princen' lagi. Dia lebih memilih menjadi WNI dan kemudian menikah dengan Sri Mulyati," lanjut Iskandar.

Beberapa tahun setelah itu, suami Sri Mulyati itu menunaikan ibadah ke Mekah dan mendapatkan gelar Haji. Kini, pria pejuang HAM itu lebih dikenal dengan sebutan Haji Johannes Cornelis Princen.