Survei: 70 Persen Warga Swiss Setuju Larangan Burka

Liputan6.com, Jenewa - Kurang lebih 70 persen warga Swiss menginginkan adanya larangan mengenakan burka. Hal tersebut terungkap melalui survei yang diterbitkan dalam Le Matin Dimanche pekan lalu.

Dikutip dari The Local pada Rabu (31/8/2016), survei melibatkan 15.824 warga di seluruh Swiss. Sekitar 55 persen responden sepenuhnya mendukung gagasan larangan itu dan sekitar 16 persen menyatakan setuju.

Dukungan terhadap larangan itu berada pada tingkat yang sama, yakni kaum pria dengan sekitar 73 persen suara dan kaum wanita dengan 69 persen.

Tingkat dukungan juga tidak terlalu bervariasi di seluruh negeri, sekitar 72 persen warga Swiss berbahasa Jerman dan 70 persen warga berbahasa Prancis adalah mereka yang menyetujui larangan tersebut.

Namun perbedaan mencolok terlihat dalam sisi politik.

Sekitar 96 persen pendukung Partai Rakyat Swiss (SVP) yang berhaluan kanan menyetujui larangan burka. Dukungan juga datang dari 73 persen pendukung partai Liberal-Radikal dan 75 persen pendukung partai Kristen-Demokrat.

Sebaliknya, hanya 33 persen pendukung Partai Hijau yang setuju dengan larangan tersebut. Sedangkan Partai Sosialis masih terbelah dua untuk
urusan ini, sekitar 47 persen setuju dengan larangan dan 49 persen menyatakan tidak setuju.

Sementara itu pada Maret lalu komite di Egerkingen telah meluncurkan kampanye demi terlaksananya referendum untuk memperluas larangan burka ke seluruh negeri.

Di Ticino, sebuah kawasan di selatan Swiss larangan penggunaan burka telah berlaku sejak 1 Juli lalu.

2 dari 2 halaman

Masih Perlu 100 Ribu Tanda Tangan

Pada awal bulan ini, Christian Levrat, Presiden Partai Sosialis, mengatakan kepada La Liberté bahwa burka adalah 'penjara berpindah' bagi kaum wanita dan harus dihapus melalui "pendidikan dan dukungan".

Komite Egerkingen memiliki waktu hingga September 2017 untuk mengumpulkan 100 ribu tanda tangan yang diperlukan agar masalah ini dapat memicu referendum nasional.

Inisiatif ini dimulai pada Maret lalu oleh Walter Wobmann, seorang anggota parlemen dari SVP. Menurutnya inisiatif ini meniru larangan di Ticino dan bermaksud mengajukan larangan setiap bentuk penutupan wajah di tempat-tempat umum.

Mengutip keputusan dari Dewan Eropa untuk Hak Asasi Manusia, komite itu mengatakan bahwa penutupan wajah di depan umum 'merupakan kontradiksi cara hidup bersama secara liberal dalam masyarakat yang bebas.'

Menurut komite tersebut, larangan menutup wajah bukanlah sebuah diskriminasi.

Larangan yang diajukan nantinya diterapkan bukan hanya untuk burka, namun juga penutup wajah bagi orang-orang yang berniat melakukan kejahatan, seperti vandal atau mereka yang terlibat dalam demonstrasi yang 'dibumbui' kekerasan.

Menurut komite tersebut ada beberapa pengecualian, misalnya terkait isu kesehatan dan keselamatan, cuaca buruk, atau karena kebiasaan setempat (lokal), seperti misalnya topeng dalam festival.

Masalah burka telah mendominasi pemberitaan di Swiss menyusul debat panas terkait isu serupa yang tengah terjadi di negara tetangga, Prancis.

Beberapa pantai di Prancis telah melarang penggunaan burkini, yang dipandang sebagai versi burka untuk berenang.

Foto polisi menjatuhkan denda pada perempuan yang mengenakan burkini memicu kontroversi di Prancis (CNN)