Presiden Duterte Tolak Bertemu Sekjen PBB, Ada Apa?

Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon. Hal itu disampaikan oleh PBB dan Pemerintah Filipina pada Kamis 1 September 2016.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Digong itu mengancam akan hengkang dari organisasi internasional tersebut setelah terusik atas kritik terhadap kebijakannya dalam perang melawan narkoba.

Sekjen PBB Ban Ki-moon telah meminta diadakan pertemuan bilateral di Laos, yang menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi pemimpin ASEAN pekan depan. Namun pejabat kantor Duterte mengatakan, ia tak memiliki jadwal yang sesuai dengan permintaan itu.

Seorang pejabat PBB mengatakan, permintaan pertemuan itu ditolak karena ketikdakcocokan jadwal. Demikian seperti dikutip dari Reuters, Jumat (2/9/2016).

Pekan lalu, dua ahli hak asasi manusia PBB mendesak Pemerintah Manila untuk menghentikan eksekusi ekstra-yudisial dan pembunuhan, yang meningkat sejak Duterte menjabat sebagai presiden dan berjanji perang melawan narkoba.

Juru bicara Kepresidenan Filipna, Ernesto Abella, telah mengonfirmasi bahwa Duterte tak akan bertemu Ban, namun menolak untuk mengomentari apakah keputusan itu terkait dengan kritiknya terhadap PBB.

"PRRD (President Roa Rodrigo Duterte) memiliki alasannya sendiri untuk tak bertemu dengan beberapa pemimpin. Itu bukan alasan untuk berspekulasi tentang hubungan Filipina dengan komunitas bangsa-bangsa," kata Abella.

Sementara itu pejabat PBB lain yang menolak untuk memberikan identitasnya mengatakan, "pada dasarnya tak pernah terjadi" di mana seorang pemimpin terlalu sibuk untuk bertemu dengan sekretaris jenderal.

"Kebijakan yang mengatur narkoba dan HAM akan menjadi daftar atas PBB dalam pertemuan itu," ujarnya.

Dalam konferensi persnya pada Minggu 21 Agustus 2016 lalu, Duterte menegaskan dirinya ingin bertatap muka dengan ahli HAM PBB dan menantang mereka membuktikan tuduhan bahwa perang narkoba yang dilakukannya melanggar hukum.

Duterte juga mengatakan jika Filipina hengkang dari PBB, maka ia akan mengundang China dan sejumlah negara Afrika untuk mendirikan organisasi tandingan.

Namun sehari setelah pernyataan itu dikeluarkan, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay menegaskan, negaranya tidak akan keluar dari keanggotaan PBB.

Menlu Yasay menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Duterte itu "adalah sebuah pernyataan yang mengungkapkan kekecewaan yang mendalam dan frustasi".