Laporan Pajak Bocor, Donald Trump Tuntut New York Times?

Liputan6.com, New York - Pada 1 Oktober 2016 waktu setempat, media kenamaan Amerika Serikat (AS) New York Times (NYT) mempublikasikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 1995 Capres Partai Republik, Donald Trump.

Laporan pajak tiga halaman tersebut berisikan pemberitahuan pajak Trump dari tahun 1995. Kebocoran ini ditengarai akan menjadi isu besar selama kampanye pilpres.

Tidak hanya itu, seperti dikutip dari QZ.com, Minggu (2/10/2016), NYT juga memuat dalam laporannya bahwa data pajak Trump mereka dapatkan 'secara ilegal'.

Terkait dengan dirilisnya data pajak Trump tersebut, pihak pengacara taipan properti itu mengancam akan mengambil langkah hukum.

Dalam surat mereka kepada NYT -- yang dikirimkan kepada reporter Susanne Craig -- Trump maupun sang pengacara tidak menyangkal ataupun membenarkan laporan tiga halaman tersebut.

Miliarder itu dikabarkan tak senang dengan dipublikasinya dokumen pajak miliknya. Ia bahkan disebut akan menuntut NYT atas pemberitahuan laporan pajak yang didapatkan secara ilegal itu.

Namun timbul satu masalah di sini. Jika suami dari Melania itu ingin menuntut NYT, maka Trump mungkin harus mengakui keaslian laporan pajak tersebut.

"Satu-satunya berita di sini adalah dokumen dugaan pajak berusia 20 tahun itu diperoleh secara ilegal," kata tim kampanye Trump nyaris 'membenarkan' laporan yang didapatkan NYT itu.

Dokumen pajak yang dirilis NYT itu berisikan catatan kerugian sebanyak US$ 916 juta. Kerugian itu diduga berasal dari kebangkrutan kasino Trump di New Jersey dan 'bencana' bisnis lainnya.

Berkaitan dengan hal itu, NYT mengutip kata-kata ahli pajak yang mengatakan bahwa Trump dapat menggunakan kerugian itu secara legal untuk menghindari pajak dengan jumlah pendapatan setara selama 18 tahun ke depan.

"Dengan jumlah penghasilan Trump yang didapatnya dari bisnis dan tampil dalam acara The Apprentice, dia bisa menghindari pajak pendapatan selama waktu yang telah ditentukan itu," sebut laporan NYT yang dikutip oleh QZ.com.

Tidak seperti rivalnya, Hillary Clinton atau calon presiden dan wakil presiden lainnya sejak 1970-an, Trump diketahui tidak pernah merilis pajak pendapatannya. Dengan begitu masyarakat umum tidak bisa menganalisa keuangannya.

Sementara itu, Trump menyatakan bahwa pendapatannya diaudit oleh Internal Revenue Service (IRS). Dia hanya akan mempublikasikannya saat proses pemeriksaan keuangan selesai.

Walaupun begitu, IRS mengatakan bahwa Trump dilarang untuk merilis SPT-nya. Hal tersebut tentunya memicu adanya kecurigaan di benak Hillary ataupun lawan lainnya. Kebanyakan menduga bahwa Trump menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh publik.

"Anda seharusnya bertanya kepada diri sendiri, kenapa dia (Trump) tidak mau merilis pajaknya?" kata Hillary dalam debat calon presiden 26 September 2016.

"Menurutku pasti ada beberapa alasan. Pertama, mungkin Donald tidak sekaya seperti yang telah dia katakan. Kedua, mungkin dia tidak se-dermawan seperti yang dia katakan," ujar Capres Demokrat itu.

Hillary melanjutkan dengan mengatakan bahwa Trump memiliki utang sekitar US$ 65-0 juta, kepada Wall Street dan bank asing.

"Dia belum membayar pajak federal selama bertahun-tahun," kata Hilary.

Menanggapi ucapan Hillary, Trump hanya membalas dengan mengatakan bahwa dia 'pintar'.

Sementara itu, pihak New York Times yang mendapatkan 'ancaman' akan dituntut mengutip pernyataan dari seorang pengacara Trump, Marc Kasowitz. Menurut email yang dikirimkan Kasowitz, Trump tidak wajib untuk mengungkapkan salah satu dari laporan pajak itu.

Dia juga mengatakan, publikasi laporan pajak merupakan suatu tindakan ilegal dan 'mengancam' akan mengambil tindakan hukum yang tepat. Apa yang membuat Trump menyembunyikan laporan pajaknya masih merupakan suatu misteri.

Berkaitan dengan hal itu, Editor Eksekutif NYT, Dean Baquet, mengatakan ia akan terus 'berjuang' untuk mempublikasikan SPT Trump.

Hillary kerap menyerang Trump dengan isu pajak. Capres perempuan pertama AS itu mengatakan, selama bertahun-tahun Trump tak pernah membayar pajak federal. Tuduhan ini tak pernah dibantah atau diakui secara tegas oleh Trump.