Tuntut Reformasi Pertanahan, Ribuan Warga Thailand Berunjuk Rasa

Liputan6.com, Bangkok - Warga Thailand dilaporkan turun ke jalan. Mereka melancarkan protes kepada pemerintah junta militer terkait hak tanah serta kebutuhan rumah.

Menurut kepolisian Bangkok, demo itu merupakan yang terbesar sejak kudeta militer pada 2014 lalu. Dari keterangan seorang polisi, Sompong Chingduang, mulai pagi tadi sudah ada 1.000 orang yang ikut dalam unjuk rasa tersebut.

Awalnya demo tersebut dilaksanakan di depan Markas PBB untuk Asia di Bangkok. Para demonstran melancarkan unjuk rasa sembari merayakan Hari Habitat Dunia.

Mereka menyatakan siap mengirim petisi soal hak tanah serta kebutuhan rumah kepada PBB. Usai berunjukrasa di tempat tersebut, para demonstran bergerak ke gedung yang tak jauh dari tempat demo pertama.

Mereka meneriakkan tuntutan reformasi hak kepemilikan tanah. Menurut para pengujuk rasa, hal tersebut adalah sebuah masalah mendesak yang harus segera diselesaikan.

"Kami datang hari ini agar pemerintah dapat memperbaiki masalah tanah dan hak bagi warga miskin di seluruh negara ini," sebut seorang petani karet dari Provinsi Nakhon Thamarat di selatan Thailand, Somneuk Phootnuan seperti dikutip dari Reuters.

"Jika warga miskin masih ditendang dari lahan pemerintah, maka kami tidak memiliki tempat untuk hidup dan melanjutkan hidup," sambung dia.

Sejak militer memerintah di Thailand, demonstrasi merupakan tindakan berlawanan dengan hukum. Meski demikian, pemimpin demo tersebut menegaskan unjuk rasa ini tidak bermotif politik.

Thailand merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara. Namun, sejumlah pegiat HAM internasioanal dunia menyatakan pembangunan di negara tersebut telah mengancam komunitas lokal.

Sementara itu, Hari Habitat Dunia adalah perayaan setiap awal Oktober untuk mengingatkan kembali bahwa semua orang berhak untuk memiliki tempat tinggal yang memadai.