Pajak Rakyat AS Digunakan untuk Membayar Pasukan 'Siluman' ?

Liputan6.com, Washington, DC - Sebuah badan pengawas pemerintah Amerika Serikat (AS) menekan Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) untuk menjelaskan laporan yang memuat pembayaran gaji kepada puluhan ribu pasukan 'siluman' dan polisi di Afghanistan. Dana yang digunakan bersumber dari pajak rakyat AS.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (7/10/2016) pemerintah AS telah mengalokasikan lebih dari US$ 68 miliar (sekitar Rp 884,4 trilun) untuk membantu mendukung pasukan keamanan Afghanistan memerangi Taliban dan kelompok militan lainnya.

Pada awal 2016, AS dan NATO pun berjanji akan menyediakan dana sekitar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 65 triliun per tahun sampai dengan 2020 untuk membantu meningkatkan kemampuan pasukan keamanan dan polisi Afghanistan.

Namun, Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan, John Sopko menemukan kejanggalan terkait pemberian bantuan tersebut. Menurutnya, sejumlah dana ditujukan untuk membayar gaji pasukan 'siluman'.

Dalam suratnya kepada Pentangon, Sopko meminta penjelasan. Surat itu dikirimkannya pada Agustus lalu, namun baru saja dirilis ke publik.

"Laporan terus menerus menunjukkan perbedaan antara kekuatan yang bertugas (pasukan keamanan Afghanistan) dan jumlah personel yang ada sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah AS telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dana pembayar pajak dibelanjakan untuk gaji bagi pasukan "siluman"," tulis Sopko.

Sejak beberapa tahun silam, AS menyokong pasukan Afghanistan yang berperang melawan Taliban dan sejumlah kelompok bersenjata lainnya. Taliban diketahui berusaha menerapkan kembali pemerintahan Islam fundamentalis di negara tersebut.

Belum lama ini pertempuran hebat terjadi di Kunduz, utara Afghanistan, di mana Taliban dilaporkan melancarkan serangan dari empat penjuru. Namun perang berhasil dimenangkan pasukan Afghanistan.

Persoalan kuantitas pasukan keamanan Afghanistan yang sangat sedikit dan tidak seimbang dengan tantangan yang harus dihadapi telah sejak lama menjadi isu panas. Itu pula yang menjadikan AS tidak langsung menarik seluruh pasukannya dari negara itu.

Saat ini total tentara dan polisi di Afghanistan yang terdaftar sekitar 320.000. Namun otoritas setempat mengaku jumlahnya jauh lebih rendah.

Jika pasukan menderita luka berat atau tidak melapor untuk bertugas, ini berarti setiap bulannya Afghanistan kehilangan ribuan personel. Kekurangan pasukan ini sangat terasa di Provinsi Helman di barat daya Afghanistan di mana hal ini tersebut sangat menguntungkan Taliban.

Sopko mengutip otoritas di Helmand yang mengatakan, setengah dari jumlah pasukan di kota itu adalah pasukan 'siluman' yang tidak pernah ada keberadaannya. Sementara gaji-gaji mereka masuk ke kantong pemimpin yang korup.

Pentagon disebut telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penipuan dengan mengotomatisasi sejumlah sistem dan mengumpulkan data biometrik demi melacak polisi dan tentara. Namun menurut Sopko, hal itu hanya akan efektif jika keakuratan data mulai dikumpulkan dan diawasi dari tingkat pasukan keamanan Afghanistan.