Demi Meredam Krisis, Presiden Korsel Rela Kekuasaannya 'Dikebiri'

Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan (Korsel), Park Geun-hye mengatakan ia siap menarik calon yang telah dinominasikannya sebagai perdana menteri jika Majelis Nasional merekomendasikan kandidat lain. Tak hanya itu, Presiden Park juga menegaskan bersedia bila perdana menteri baru nantinya akan mengambil alih kontrol kabinet.

Pernyataan Park yang disampaikannya dalam pertemuan dengan ketua parlemen itu mengindikasikan ia bersedia menyerahkan kontrol urusan negara di mana ini adalah tuntutan utama oposisi. Cara ini dinilai dapat menyelesaikan skandal politik yang menyeret Park dan orang-orang sekelilingnya.

"Jika parlemen merekomendasikan seseorang yang memiliki reputasi baik dan itu telah disepakati partai penguasa dan oposisi, saya akan menunjuk orang itu sebagai perdana menteri dan mengizinkan dia untuk mengambil alih kabinet," kata salah seorang anggota Majelis Nasional, Chung Sye-kyun seperti dilansir Reuters, Selasa (8/11/2016).

Posisi perdana menteri di Korsel selama ini hanya berperan sebagai simbol, tak lebih. Sementara kendali atas pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden.

Popularitas Park sendiri saat ini begitu dicederai oleh skandal politik yang melibatkan teman dekatnya, Choi Soon-sil. Choi dituduh memanfaatkan kedekatannya dengan Park untuk mencampuri urusan negara dan mendapatkan keuntungan materi.

Choi didakwa dengan penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan sementara seorang mantan ajudan Park didakwa dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan. Mereka dinilai telah membantu mendatangkan keuntungan materi senilai US$ 68 juta kepada puluhan konglomerat Korsel melalui dua yayasan.

Di tengah skandal politik yang terus bergulir, beberapa waktu lalu, Park melakukan reshuffle kabinet. Ia menominasikan sosok Kim Byong-joon, seorang mantan menteri sebagai perdana menteri.

Namun langkahnya tersebut mengundang kemarahan pihak oposisi yang menganggap itu tak lebih sebagai upayanya untuk mengalihkan perhatian dari krisis politik.

Kunjungan Park ke gedung parlemen berlangsung singkat. Dalam kesempatan tersebut ia tidak bertemu dengan pemimpin oposisi. Sebaliknya ia hanya bertemu dengan beberapa anggota oposisi yang mendesaknya untuk melepaskan kekuasaan bahkan mundur dari kursi kepresidenan.

Sepanjang skandal politik ini terjadi, presiden perempuan pertama Korsel itu setidaknya telah meminta maaf kepada rakyat Korsel sebanyak dua kali. Meski demikian sikapnya itu tak serta merta dapat menyelamatkan popularitasnya yang terus merosot. Jajak pendapat yang dilakukan Gallup menunjukkan ia hanya memiliki 5 persen dukungan--yang terendah sejak pemungutan suara dimulai di Negeri Ginseng tersebut pada 1988.

Sejarah Korsel tak pernah mencatat seorang presiden gagal menyelesaikan masa jabatan lima tahun mereka. Sementara Park yang masa jabatannya seharusnya berakhir pada awal 2018 kini dibayang-bayangi upaya pemakzulan atau justru terpaksa mengundurkan diri.

Terkait dengan krisis politik yang melibatkan Choi, jaksa Korsel dilaporkan telah mendatangi kantor Samsung Electronics dan menginterogasi sejumlah eksekutif raksasa teknologi tersebut. Kantor berita Korsel, Yonhap memuat dalam laporannya, jaksa tengah menyelidikan dugaan Samsung memberikan bantuan keuangan sebesar US$ 3,1 juta kepada sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Choi dan putrinya.