PBB Kritik Tajam Kebijakan Australia Terkait Pencari Suaka

Liputan6.com, Canberra - Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyorot tajam Pemerintah Australia. Hal ini terkait kebijakan keras dilakukan otoritas negara tersebut kepada pencari suaka yang coba masuk ke negaranya.

Kritik tersebut disampaikan oleh Pelapor Khusus Urusan HAM PBB, Francois Crepeau. Pria tersebut baru saja menyelesaikan laporan mengenai kebijakan hukum imigrasi Australia. Penyusunan laporan tersebut dilakukan selama 18 hari.

Dia mengatakan, kebijakan Australia mengirim pencari suaka asing ke Pulau Manus di Papua Nugini dan Nauru perlu dipertanyakan.

Sebabnya jelas. Pasalnya, kondisi di tempat tersebut khususnya di Nauru jauh dari kata layak.

"Situasi di Nauru, sangat kejam, tak berprikemanusian dan sangat tidak martabat," ucap Crepeau seperti dikutip dari BBC, Jumat (18/11/2016).

"Jika warga negara Australia diperlakukan seperti itu di negara lain pasti mereka akan protes dengan lantang. Apalagi jika ada anak-anak yang diperlakukan macam itu," sambung dia.

Crepeau mengatakan, penilaiannya tersebut disampaikan setelah menginjakan kaki di Nauru. Di negara pulau kecil di tengah Samudera Pasifik itu, dia melihat Australia musti jadi pihak paling bertanggungjawab atas bagaimana cara mereka mengirimkan pencari suaka ke tempat ini.

Menurutnya, rekor HAM Australia yang selama ini baik, hancur akibat tindakan mereka dalam memperlakukan pencari suaka.

Oleh sebab itu, Crepeau berharap, pertemuan pejabat tinggi Australia dan AS yang akan digelar pada Minggu 20 November 2016 nanti bisa menghasilkan kebijakan lebih tepat terkait masalah ini.

"Jika hasil dari pertemuan itu bisa menempatkan para pencari suaka di luar Nauru dan Manus pasti mereka bisa punya masa depan yang baik. Itu sangat baik menurut saya," tutur dia.

Walau mengkritik tajam Australia, Crepeau menjelaskan tidak semua kebijakan imigrasi Australia buruk. Ia memuji langkah Negeri Kanguru yang mengambil 12 ribu pencari suaka asal Suriah ke negaranya pada tahun lalu.

Sebelumnya, Australia harus menerima kritikan bertubi-tubi dari komunitas global. Kelompok Amnesti Internasional bahkan membandingkan pusat penampungan pencari suaka di Nauru dengan sebuah penjara terbuka.

Mendengar tudingan itu, Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull naik pitam. Dia menyatakan semua tuduhan itu salah sepenuhnya.