Liputan6.com, New York - Mantan Perdana Menteri Portugal, Antonio Guterres resmi menjadi sekretaris jenderal PBB setelah diambil sumpahnya pada Senin 12 Desember kemarin. Guterres berjanji akan membantu menghadirkan solusi damai bagi berbagai konflik dan mereformasi PBB menjadi lebih efektif.
"Dari krisis akut di Suriah, Yaman, Sudan Selatan dan di tempat lain, termasuk konflik berkepanjangan Israel-Palestina, kita perlu media, arbitrase serta diplomasi yang kreatif," kata Guterres seperti dikutip dari Reuters, Selasa (13/12/2016).
Baca Juga
Guterres (67) menggantikan Ban Ki-moon (72) yang telah menjabat selama dua periode. Pada tahun 1995 hingga 2002 ia menjabat sebagai PM Portugal dan rentang 2005-2015 ia menjadi Komisari Tinggi PBB untuk pengungsi.
Advertisement
Ia menjadi sekjen PBB ke-10 setelah mengalahkan 12 kandidat lainnya di mana tujuh di antaranya adalah perempuan. Sempat muncul dorongan agar badan dunia yang telah berusia 71 tahun itu dipimpin seorang wanita. Guterres sempat menyinggung hal tersebut dengan mengatakan bahwa ia akan mengedepankan kesetaraan gender di sepanjang lima tahun kepemimpinannya.
Sejumlah diplomat mengatakan, Guterres akan segera menunjuk Menteri Lingkungan Nigeria, Amina Mohammed sebagai Wakil Sekjen PBB. Ia juga disebut-sebut akan menunjuk seorang perempuan sebagai kepala stafnya sebelum akhir tahun ini.
Sebelum menjadi menteri lingkungan Nigeria, Amina merupakan penasihat khusus Ban dalam rencana pembangunan pasca-2015. Ia dinilai berprestasi karena kemudian buah pikirannya diadopsi oleh Majelis Umum PBB sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk 15 tahun ke depan.
Guterres tercatat sebagai eks kepala pemerintahan pertama yang terpilih sebagai sekjen PBB.
"Dia ingin membuat sebuah guncangan besar, melalui perombakan. Dia ingin menciptakan sebuah perasaan yang berbeda sebagai sekjen yang memainkan peran sebagai pemimpin kolektif dari PBB," ungkap salah seorang diplomat senior.
"Dengan memiliki apa yang disebutnya sebagai kabinet, seperti layaknya ketika dia menjadi PM, maka para pejabat akan rapat setiap minggu dan secara kolektif mereka akan bertanggung jawab atas totalitas organisasi," imbuhnya.
Saat ini perhatian pun mengarah kepada sispa yang ditunjuk Guterres untuk mengisi sejumlah pos penting. Beredar kabar bahwa China mengincar posisi sebagai kepala pasukan perdamaian sementara Rusia pun ingin memainkan peran tak kalah penting.