Kota Besar Dunia Sudah Terapkan Solusi Baru Anti-Macet, Jakarta?

Liputan6.com, Jakarta - Prediksi ini muncul lebih dari 10 tahun lalu: kemacetan Jakarta bakal mengalami titik puncak pada 2014, bahkan saat baru keluar rumah, jalan macet langsung di depan mata. 'Ramalan' itu terbukti.

Macet kini tak hanya terjadi di pusat kota, tapi menjalar hingga ke gang-gang sempit. Bayangkan apa yang akan terjadi pada masa depan, tahun 2020 misalnya. Jakarta dipastikan macet total.

Tak terbayang berapa banyak waktu, energi, juga emosi dibuang sia-sia di jalanan. Saat ini saja para karyawan yang tinggal di wilayah pinggiran atau luar kota Jakarta membutuhkan waktu 4 jam untuk menuju tempat kerja -- dua jam saat berangkat, 2 jam lainnya ketika pulang.

Seperti dikutip dari hasil studi Smart Mobility in Jakarta, yang dilakukan National University of Singapore (NUS), ada banyak alasan mengapa jalanan di ibukota Indonesia tak lagi sanggup menampung kendaraan.

Salah satunya, sebagai dampak ledakan penduduk dalam 20 tahun terakhir. "Dari 17 juta pada 1990 menjadi 28 juta pada 2010," demikian dikutip dari studi NUS yang dilakukan pada Desember 2016.

Sayangnya, perkembangan infrastruktur transportasi tak berimbang  dengan pertumbuhan populasi, kepemilikan kendaraan bermotor --  mobil maupun motor yang terus meningkat, dan tuntutan mobilitas kaum urban yang meninggi.

Sejumlah alternatif solusi diambil. Sejak Desember 2003, di bawah  kepemimpinan Gubernur Sutiyoso, diterapkan sistem 3 in 1.

Tujuannya untuk mengurangi kepadatan jalan di kawasan tertentu dengan mewajibkan kendaraan roda empat mengangkut minimal tiga orang. Denda akan dikenakan pada pelanggar.

Solusi itu ternyata tak solutif. Skema 3 in 1 justru menciptakan lapangan kerja alternatif baru: joki yang dibayar Rp 25 hingga Rp 30 ribu sekali jalan.

Keberadaan para joki, yang beberapa membawa 'bayi sewaan'  berkerumun di pinggir jalan justru menjadi sumber kemacetan baru.

Belum lagi dampak lainnya, seperti kerentanan mereka menjadi korban kejahatan.

Aturan 3 in 1 yang terbukti tak efektif dihapus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Sebenarnya enggak perlu ada 3 in 1 juga. Kalau pada bawa-bawa bayi begitu, dikasih obat bayinya biar enggak mengganggu yang bawa mobil. Ini kan enggak benar," kata pria yang akrab dipanggil Ahok itu beberapa waktu lalu.

Kemudian, mulai Juli 2016 diterapkan skema baru, aturan ganjil genap yang membatasi kendaraan dengan pelat nomor yang di luar ketentuan untuk memasuki kawasan tertentu.

Peraturan tersebut, menurut hasil studi NUS, tak efektif pada jam sibuk.

Apalagi, mereka yang berpunya bisa jadi menambah mobil baru, agar bisa terus melaju di jalan tanpa terhambat aturan ganjil-genap. Solusi ganjil genap hanya bersifat sementara.

Mulai awal 2016, pemerintah DKI Jakarta melakukan studi kelayakan (feasibility study) terkait sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Singapura menjadi acuannya.

Lantas diterbitkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik yang mengatur, teknologi yang digunakan dalam kawasan ERP, yakni menggunakan komunikasi jarak pendek (Dedicated Short Range Communication/DSRC) dengan frekuensi 5,8 GHz.

Masalahnya, Singapura telah meninggalkan teknologi itu. Dianggap ketinggalan zaman.

Negeri Singa kini bersiap beralih ke yang lebih canggih yang berbasis satelit, yakni Global Navigation Satellite System (GNSS).