Presiden Palestina: Resolusi DK PBB Dasar untuk Akhiri Pemukiman

Liputan6.com, Yerusalem - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas berharap konferensi Timur Tengah yang akan berlangsung di Prancis pada Januari mendatang akan mengakhiri pembangunan pemukiman oleh Israel.

Pernyataan ini disampaikan Abbas beberapa hari setelah DK PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk pembangunan pemukiman Yahudi di Yerusalem dan Tepi Barat. Tak hanya itu, 14 anggota DK PBB juga sepakat bahwa tindakan Israel tersebut melanggar hukum internasional.

Namun Israel memilih menentang putusan tersebut dan melanjutkan pembangunan ribuan rumah.

"Resolusi membuktikan bahwa dunia menolak pembangunan pemukiman karena itu ilegal, dilakukan di tanah kami yang diduduki termasuk di Yerusalem timur," kata Presiden Abbas dalam pertemuan Partai Fatah seperti dilansir The Guardian, Rabu (28/12/2016).

"Keputusan ini meletakkan dasar bagi negosiasi serius di masa depan dan itu membuka jalan bagi konferensi perdamaian internasional yang dijadwalkan akan diadakan di Paris pada bulan depan. Kami berharap, konferensi ini akan memunculkan sebuah mekanisme dan tenggat untuk mengakhiri pendudukan," tambahnya.

Prancis diharapkan akan menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi Timur Tengah pada 15 Januari mendatang, beberapa hari sebelum Presiden Barack Obama meninggalkan Gedung Putih. Puluhan negara dijadwalkan akan hadir dalam agenda tersebut, mereka mendukung kerangka kerja internasional untuk perdamaian Palestina-Israel.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menentang konferensi tersebut. Menurutnya pertemuan itu merusak proses negosiasi dan ia sendiri menolak hadir.

Netanyahu telah berulang kali menyerukan agar ia dan Abbas bertemu langsung tanpa syarat tertentu. Namun hal itu ditolak Abbas, ia hanya ingin bertemu jika Israel mengakhiri pembangunan pemukiman.

Sementara itu, yang teranyar, surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa komite zonasi Yerusalem telah bertemu untuk membahas pekerjaan konstruksi terkait pembangunan pemukiman di sana.

"Kami tidak terpengaruh dengan resolusi PBB atau entitas lainnya yang mencoba untuk mendikte apa yang kami lakukan di Yerusalem," kata Wakil Wali kota Yerusalem, Meir Turgeman.

"Saya harap pemerintah Israel dan pemerintah baru AS akan mendukung kami sehingga kami bisa melanjutkan pembangunan yang terhenti selama 8 tahun pada era pemerintahan Obama," imbuhnya.

PM Netanyahu marah bukan kepalang dengan resolusi DK PBB itu. Ia pun telah menanggapinya lewat sejumlah langkah mulai dari menarik duta besar Israel dari Senegal dan Selandia Baru, memberhentikan pendanaan ke lima lembaga PBB dan Senegal, serta memanggil para duta besar sejumlah negara termasuk AS.

Entah secara disengaja atau tidak, Netanyahu juga telah "melecehkan" PM Inggris, Theresa May, dengan menolak bertemu di sela-sela forum ekonomi dunia di Davis.

Ke-14 negara yang tergabung dalam DK PBB mendukung resolusi tersebut, termasuk Inggris. Sementara sekutu Israel, AS, memilih bersikap abstain.

Keputusan AS untuk abstain itulah yang memungkinkan resolusi tersebut lolos. Karena ini pula, Israel tak dapat menutupi kemarahannya kepada pemerintahan Obama.