Peraih Nobel Perdamaian Ramai-Ramai Kritik Aung San Suu Kyi

Liputan6.com, New York - Sejumlah peraih Nobel termasuk di antaranya eks Uskup Agung Afrika Selatan, Desmond Tutu dan Malala Yousafzai mengkritik pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi atas kekerasan berdarah terhadap minoritas Rohingya.

Kritik tersebut disampaikan melalui sebuah surat terbuka kepada Dewan Keamanan PBB.

Dalam surat terbukanya, 23 aktivis itu memperingatkan bahwa serangan militer ke Rakhine telah menewaskan ratusan orang termasuk di antaranya anak-anak, pemerkosaan terhadap sejumlah perempuan, pembakaran rumah, dan penangkapan warga sipil secara sewenang-wenang.

Surat terbuka itu disampaikan tak lama setelah Bangladesh mengumumkan sekitar 50.000 warga Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan dengan menyeberangi perbatasan.

"Akses untuk organisasi bantuan kemanusiaan hampir sepenuhnya ditolak, menciptakan sebuah krisis kemanusiaan yang mengerikan di daerah yang sudah sangat miskin," tulis surat terbuka tersebut seperti Liputan6.com kutip dari The Guardian, Jumat (30/12/2016).

"Beberapa ahli internasional telah memperingatkan potensi genosida. Itu mengingatkan kita kembali kepada tragedi di masa--Rwanda, Darfur, Bosnia, Kosovo. Jika kita gagal bertindak, orang mungkin akan mati kelaparan jika mereka tidak dibunuh dengan peluru," ujar para aktivis tersebut.

Pemerintah Myanmar menjelaskan bahwa operasi militer di Rakhine dilakukan sebagai respons atas penyerangan ke pos keamanan pada 9 Oktober lalu. Sembilan polisi tewas dalam serangan itu.

Sementara itu, menurut para aktivis dalam surat terbuka itu, respons militer "sangat tidak proporsional."

"Seharusnya para tersangka ditangkap, diinterogasi, dan diadili. Adalah urusan lain ketika menggunakan helikopter tempur dalam menghadapi warga sipil, memerkosa perempuan, dan membiarkan bayi terbakar," kata surat tersebut.

Rohingya adalah etnis minoritas yang berjumlah sekitar satu juta orang. Meski telah berdiam selama beberapa generasi di Rakhine, namun mereka diperlakukan bak imigran ilegal dan tidak mendapat kewarganegaraan.

Dalam surat terbuka itu disampaikan pula, "Meski telah diajukan permohonan berulang-ulang kali kepada Daw Aung San Suu Kyi, kami frustasi melihat dia belum mengambil inisiatif apa pun untuk memastikan hak-hak kewarganegaraan penuh dan setara bagi etnis Rohingya. Daw Suu Kyi adalah seorang pemimpin dan bersamaan dengan itu, ia harus memimpin dengan keberanian, kemanusiaan, dan kasih sayang.

Sejumlah nama yang juga turut serta menandatangani surat terbuka itu antara lain, eks presiden Timor Timur, Jose Ramos-Horta, aktivisi oposisi Yaman, Tawakul Karman, eks PM Italia Romano Prodi, pengusaha Bangladesh Mohammed Yunus dan pebisnis kawakan Inggris, Sir Richard Branson.

Pertumpahan darah yang belum lama ini terjadi dikabarkan merupakan yang paling mematikan sejak ratusan orang tewas dalam sebuah bentrokan pada tahun 2012 lalu. Peristiwa itu memaksa lebih dari 100.000 orang mengungsi ke kamp-kamp kumuh.

Amnesty International menyatakan bahwa tindakan militer Myanmar bisa jadi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pernyataan tersebut didasarkan pada wawancara ekstensif mereka dengan warga Rohingya serta analisis citra satelit.

Suu Kyi berhasil memenangkan pemilu pada November 2015 dan kemenangannya itu sekaligus mengakhiri era junta militer. Putri dari pahlawan nasional, Aung San itu sempat menjadi tahanan rumah dan pada tahun 1991 ia dianugerahi Nobel Perdamaian.

Kendati demikian, angkatan bersenjata Myanmar atau disebut pula Tatmadaw masih mempertahankan kekuasaan yang signifikan. Di bawah sebuah rancangan konstitusi, militer mengendalikan tiga kementerian, yakni urusan dalam negeri, pertahanan, dan perbatasan.

Suu Kyi diberi peran sebagai menteri luar negeri dan penasihat negara mengingat hukum melarangnya menduduki jabatan presiden. Htin Kyaw, sosok yang dekat dengan Suu Kyi ditunjuk sebagai presiden Myanmar.

Sementara itu, Suu Kyi yang bersuamikan mendiang warga Inggris, Michael Aris itu secara luas dipandang sebagai pemimpin de facto Myanmar.

Belakangan, Bangladesh telah meningkatkan patroli demi menghentikan niat pengungsi melintasi perbatasan kedua negara. Kementerian Luar Negeri Bangladesh juga telah memanggil Duta Besar Myanmar untuk mengungkapkan keprihatinan mendalam atas isu ini.

"Sekitar 50.000 warga Myanmar berlindung ke Bangladesh sejak 9 Oktober 2016," sebut Kementerian Luar Negeri Bangladesh.