Donald Trump Keluarkan Perintah Eksekutif, AS Keluar dari TPP

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Donald Trump memenuhi janji kampanyenya, antara lain menandatangani perintah eksekutif untuk mundur dari Trans-Pasific Partnership (TPP).

Kesepakatan perdagangan 12 negara itu adalah salah satu warisan terpenting Presiden Obama terhadap kebijakannya di Asia.

"Ini adalah hal penting yang baru saja kita lakukan demi pekerja Amerika," kata Trump seperti dikutip dari BBC, Selasa (24/1/2017),

Presiden Trump juga memotong dana untuk kelompok internasional yang menyediakan aborsi.

Perintah eksekutif Trump atas TPP adalah sebagian dari langkah simbolis sejak kesepakatan itu belum diratifikasi oleh Kongres.

Selama kampanye presiden, ia mengkritik kesepakatan itu sebagai "berpotensi membahayakan negara kita" dengan alasan merugikan manufaktur AS.

TPP adalah perjanjian dagang yang dikuasai 40 persen ekonomi dunia. Perjanjian ini dinegosiasikan pada 2015 oleh negara-negara, termasuk AS, Jepang, Malaysia, Australia, New Zealand, Kanada, dan Meksiko.

Tujuan dari TPP adalah untuk memperkuat kerja sama dan pertumbuhan ekonomi, termasuk mengurangi tarif, menerapkan langkah-langkah untuk standar perburuhan dan lingkungan, hak cipta, paten dan perlindungan hukum lainnya

Perjanjian tersebut didukung berat oleh bisnis AS serta dirancang untuk berpotensi menciptakan pasar tunggal baru menyaingi dengan Uni Eropa.

Langkahnya ini meningkatkan spekulasi terkait masa depan kerja sama North American Free Trade Agreement (Nafta) yang telah berusia 17 tahun. Melansir dari The Guardian, ada laporan bahwa Trump akan menandatangi perintah eksekutif lainnya pada senin mendatang untuk memulai negosiasi dengan Kanada dan Meksiko.

Keputusannya Trump dikritik oleh sesama Republikan.

Senator John McCain mengatakan, langkah itu adalah "kesalahan serius dengan konsekuensi panjang".

"Keputusan itu akan mengurangi kesempatan AS untuk mempromosikan barang ekspornya dan membuka pasar baru," kata McCain.

"Hal itu juga akan membuat China mengubah peraturan ekonominya yang justru akan membebankan pekerja AS, serta mengirim sinyal ketidaksukaan AS di kawasan Asia Pasifik," ujar McCain.

Adapun Daniel Ikenson, direktur lembaga think tank, Herbert A Stiefel Center for Trade Policy Studies, mengatakan AS menjadi "lebih tertutup dari sisi mana pun semenjak pemerintahan Presiden Hoover."

Perintah Eksekutif di Minggu Perdana

Di minggu perdana menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump menurunkan sejumlah perintah eksekutif. Salah satunya adalah menghapus Obamacare.

Perintah eksekutif di sini memperbolehkan presiden untuk memotong kongres dengan mengeluarkan perintah yang bersifat legal, dengan cakupan terbatas kepada para agensi federal.

Trump juga menandatangani perintah pemblokiran bantuan asing atau dana federal untuk setiap organisasi nonpemerintah yang memberikan aborsi di luar negeri.

Kebijakan itu disebut Mexico City, yang pertama kali digagas oleh Presiden Partai Republik, Ronald Reagan, pada 1984.

Kebijakan itu lalu dibatalkan oleh presiden Demokrat yang masuk ke Gedung Putih, termasuk Barack Obama pada 2009. Biasanya kebijakan ini kembali dihidupkan jika presiden berasa dari Partai Republik.

Janji kampanye Trump lainnya pun mulai diwujudkan. Pada Senin pagi, Trump bertemu dengan sejumlah pebisnis. Ia berjanji untuk menurunkan pajak korporasi sampai 15 persen atau 20 persen dari saat ini 35 persen. Trump juga berjanji memangkas peraturan hingga 75 persen jika mereka mempertahankan pekerjaan di AS.

Dan pada Senin malam sebelum perintah menarik AS dari TPP, pilihan Trump atas menlu, Rex Tillerson, telah disetujui oleh Senat Komite Hubungan Luar Negeri, dan sekarang memerlukan konfirmasi penuh dari Senat.