Janji Donald Trump Vs Sikap Beijing Soal Laut China Selatan

Liputan6.com, Washington, DC - Isu Laut China Selatan mengemuka pada hari-hari pertama pemerintahan Donald Trump, setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada Jumat 20 Januari 2017.

Dalam konferensi pers Senin 23 Januari 2017, juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengirimkan sinyal perubahan sikap pemerintah AS terkait klaim teritorial Tiongkok di Asia. Menjadi lebih tajam.

"AS akan memastikan untuk melindungi kepentingan kami di sana," kata Spicer ketika ditanya, apakah Trump setuju dengan komentar Menlu AS Rex Tillerson -- yang kala itu masih calon -- pada 11 Januari 20167 yang mengatakan bahwa Tiongkok seharusnya tak dibolehkan mengakses sejumlah pulau yang dibangunnya di Laut China Selatan yang menjadi objek sengketa.

Bekas bos Exxon Mobil itu bahkan menyamakan apa yang dilakukan China dengan aneksasi Rusia atas Krimea.

"Masih ada tanda tanya apakah pulau-pulau tersebut berada di perairan internasional dan bukan bagian dari kedaulatan China. Kami akan memastikan untuk mempertahankan wilayah internasional dari pencaplokan yang dilakukan sebuah negara," kata Spicer seperti dikutip dari Reuters, Selasa (24/1/2017).

Menanggapi pernyataan Gedung Putih, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying menegaskan, "AS tidak termasuk pihak yang bersengketa soal Laut China Selatan."

Beijing mengklaim sebagian besar area Laut China Selatan -- menghadapi Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam yang juga mengajukan klaim atas perairan yang kaya sumber daya dan merupakan jalur pelayaran penting itu.

Hua Chunying menambahkan, China berkomitmen melakukan negosiasi damai dengan negara-negara yang terkait sengketa tersebut.

"Posisi kami jelas dan apa yang kami lakukan sesuai dengan hukum," tambah dia.

Konfrontasi

Komentar juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer terkait dengan pernyataan menlu pilihan Donald Trump, Rex Tillerson.

Selama sidang pencalonannya, Mr Tillerson mengatakan AS harus memblokir akses ke pulau-pulau yang dibangun oleh Tiongkok di Laut China Selatan.

"Kita akan mengirim sinyal yang jelas pada China. Pertama, pembangunan pulau itu harus disetop. Kedua, akses ke pulau-pulau tersebut juga tak akan diizinkan," kata Tillerson di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Media pemerintah Cina menanggapi dengan memperingatkan bahwa jika dilakukan, tindakan tersebut akan menyebabkan "konfrontasi yang menghancurkan".

Sejumlah negara yang terlibat sengketa sudah berselisih atas wilayah di Laut Cina Selatan selama berabad-abad, namun ketegangan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Sebab, Beijing telah membangun pulau buatan di terumbu dan melaksanakan patroli angkatan laut di perairan yang juga diklaim oleh bangsa-bangsa lain.

Sebelumnya, Pemerintahan Barack Obama menolak untuk berpihak dalam sengketa Laut China Selatan.

Meski demikian, AS di bawah Obama mengirim kapal pembom dan perusak B-52 milik Angkatan Laut. Amerika kala itu juga tegas menentang pembangunan pulau buatan China.

Sementara, pengadilan internasional tribunal di Den Haag memutuskan memenangkan Filipina atas sengeketa Laut China Selatan.

Keputusan yang diambil pada Selasa 12 Juli 2016 itu memutuskan bahwa tak ada dasar hukumnya bagi China untuk mengklaim hak sejarah hingga kekayaan alam di area nine-dash line atau wilayah imajiner yang dihubungkan 9 titik. Namun Beijing mengatakan tidak akan menghormati putusan itu.

Friksi di Laut China Selatan memicu kekhawatiran, area tesebut menjadi titik panas konflik yang dengan konsekuensi global.

Bahkan sejumlah pihak khawatir, sengketa Laut China Selatan menjadi pemicu perang global.