Sukses

Sejumlah Pengelola Taman Nasional Kecam Presiden Trump

Sudah bukan rahasia lagi jika Trump dan kebanyakan anggota Partai Republik lainnya menyebut perubahan iklim itu adalah hoax.

Liputan6.com, Washington, DC - Sejumlah pengelola Taman Nasional di AS bersatu untuk memprotes kebijakan Presiden Donald Trump terkait perubahan iklim.

Protes berawal ketika pihak Taman Nasional Badlands mencuit di media sosial Twitter Selasa 25 Januari 2017 lalu tentang pemanasan global. Mendadak akun Twitter mereka tak bisa diakses.

Sudah bukan rahasia lagi jika Presiden Trump dan kebanyakan anggota Partai Republik lainnya menyebut perubahan iklim itu adalah hoax.

Dikutip dari BBC, Kamis (26/1/2017), National Park Service --lembaga utama yang mengatur seluruh taman nasional di AS-- menolak berkomentar terkait rencana itu. Ditambah dengan akun twitter mereka sempat tak bisa diakses.

Akun twitter pengelola taman nasional AS itu dibekukan setelah me-retweet sejumlah foto terkait inaugurasi Presiden Trump. Akun itu menyebut jumlah yang hadir tak sebanyak pada pelantikan Obama.

Baru beberapa hari terakhir akun mereka kembali aktif dengan pesan permintaan maaf.

Beberapa hari setelah permintaan maaf, Twitter milik Badlands National Park di Dakota berkicau serangkaian data terkait perubahan iklim.

"Hari ini, jumlah CO2 di atmosfer lebih tinggi daripada 650 ribu tahun terakhir. #climate," tulis akun itu.

Postingan itu langsung di-share ribuan orang termasuk, Democratic National Committee dengan tagar #Resist atau melawan. Namun, pada Selasa 24 Januari malam dihapis.

Sebelumnya, akun milik Golden Gate National berkicau "tahun 2016 adalah tahun terpanas," dengan mengaitkan ke laman NASA yang memuat laporan perubahan iklim.

Akun Death Valley National Park juga berkicau hal yang sama.

Tak berapa lama kedua akun itu tak aktif. Meski kemudian aktif kembali hanya saja cuitan itu dihapus.

Sementara itu, pada Rabu 25 Januari 2016, setelah menandatangai Perintah Eksekutif pendirian tembok di perbatasan AS-Meksiko. Pejabat pemerintah Trump memberikan surat perintah membatasi akses ke media oleh Environmental Protection Agency (EPA) atau Badan Lingkungan Hidup AS.

 

Video Terkini