97 Perusahaan Top Lawan Perintah Anti-Imigran Muslim Donald Trump

Liputan6.com, Washington, DC - Sebanyak 97 perusahaan top Amerika Serikat, mulai dari Apple hingga Zynga, mengajukan gugatan hukum terkait perintah eksekutif Donald Trump yang melarang imigran dari tujuh negara muslim masuk AS. 

Mereka beralasan, kebijakan itu justru akan menghambat pertumbuhan industri perusahaan di Negeri Paman Sam.

Berkas gugatan 'amicus brief' atau 'sahabat pengadilan' didaftarkan Minggu 5 Februari 2017 malam di pengadilan banding Ninth Circuit Court. Tuntutan itu menekankan pentingnya imigran bagi ekonomi dan komunitas di AS.

Dikutip dari The Independent, Senin (6/2/2017), perusahaan teknologi yang menuntut termasuk di antaranya Airbnb, Facebook, Google, Intel, Netflik, Snap dan Uber Technologies.

Sejumlah perusahaan non-teknologi juga turut menandatangai tuntutan itu antara lain Levi Strauss & Co dan pembuat yogurt, Chobani.

"Imigran telah membuat banyak penemuan luar biasa yang dihasilkan negara ini. Juga menciptakan perusahaan paling inovatif dan ikonik," kata isi tuntutan itu.

Pihak penggugat mengatakan, Amerika telah lama menyadari arti penting perlindungan dari mereka yang bisa menghadirkan bahaya bagi negara.

"Tapi dilakukan dengan tetap menjalankan komitmen fundamental kita, menyambut para imigran -- lewat pengecekan latar belakang yang ketat serta kontrol yang kuat bagi mereka yang masuk ke negara ini," lanjut isi tuntutan itu.

Pada Jumat malam lalu, seorang hakim federal, menangguhkan keputusan Trump untuk sementara.

Pembatalan membuat puluhan pengunjung dan pemegang paspor dan visa 7 negara muslim yang dilarang masuk AS akhirnya dibebaskan dari tahanan sementara imigrasi di bandara.

Perusahaan teknologi merupakan salah satu perusahaan yang paling vokal menentang keputusan Trump yang anti-imigran itu.

Bloomberg News sebelumnya melaporkan bahwa perusahaan besar teknologi termasuk Mikrosoft dan Alphabet, berencana membuat surat terbuka kepada Trump.

Perusahaan itu juga menawarkan bantuan pada mereka yang terdampak dengan kebijakan Trump. 

"Kami berbagi tujuan dengan Anda, untuk memastikan bahwa sistem imigrasi kita memenuhi kebutuhan akan keamanan saat ini. Untuk membuat negara kita aman," kata draft surat untuk Donald Trump yang diperoleh Bloomberg News.

"Namun, kami khawatir, perintah eksekutif Anda baru-baru ini akan mempengaruhi banyak pemegang visa yang bekerja keras di sini, di Amerika Serikat, yang berkontribusi terhadap kesuksesan negara kita."

Sebelumnya, Chief Executive Officer Uber, Travis Kalanick mengundurkan diri dari dewan penasehat bisnis Presiden Trump pekan lalu setelah mendapat kritik dari pelanggan dan para sopir.

Partisipasi Kalanick dalam dewan, bersama dengan lebih dari selusin eksekutif AS lainnya, dikritik di media sosial setelah perintah eksekutif kontroversial soal imigrasi ditandatangani.

Kritikan itu dimulai ke kampanye #DeleteUber yang menguntungkan perusahaan lawannya Lyft.

"Imigrasi dan keterbukaan untuk pengungsi adalah bagian penting dari kesuksesan negara kita," tulis Kalanick dalam sebuah e-mail kepada karyawannya.

"Ada banyak cara, kita akan terus melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan imigrasi itu. Perintah eksekutif (Donald Trump) telah menyakiti banyak orang, di berbagai komunitas di seluruh Amerika," tutup email Kalanick.