Bela Hak Imigran, Meksiko Tak Segan Konfrontasi dengan AS di PBB

Liputan6.com, Mexico City - Meksiko mengutuk pedoman peraturan baru yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) dalam mendeportasi imigran gelap. Di bawah pedoman yang disahkan oleh pemerintahan Donald Trump pada Selasa lalu, nyaris seluruh orang yang tinggal di AS secara ilegal dapat dikembalikan ke negara asal mereka.

Menteri Luar Negeri Meksiko Luis Videgaray mengatakan, negaranya tidak dapat menerima keputusan sepihak yang diberlakukan pemerintah negara lain. Kegaduhan terbaru dalam hubungan kedua negara tetangga ini datang di tengah kunjungan dua pejabat tinggi AS ke Meksiko.

Gedung Putih mengumumkan, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan Kepala Keamanan Dalam Negeri John Kelly akan berbicara dengan otoritas Meksiko, termasuk soal penerapan pedoman peraturan imigrasi baru.

Pedoman peraturan imigrasi baru AS ini juga meliputi ketentuan dalam UU Imigrasi dan Kebangsaan yang memungkinkan pihak berwenang untuk mengusir imigran gelap melalui Meksiko, terlepas dari mana mereka berasal.

"Kami tidak akan menerima (pedoman peraturan baru keimigrasian) itu karena kami tidak harus dan itu bukan kepentingan Meksiko," tegas Menlu Videgaray seperti dilansir BBC, Kamis, (23/2/2017).

Videgaray juga memperingatkan AS, pihaknya tidak ragu membawa persoalan imigran ini ke PBB.

"Pemerintah Meksiko tidak segan-segan untuk membawa ini ke organisasi internasional, dimulai dari PBB untuk membela HAM, kebebasan, dan perlakuan yang layak bagi warga Meksiko di luar negeri sesuai dengan hukum internasional," terang Menlu Videgaray.

Tillerson dan Kelly dijadwalkan akan membahas berbagai isu dengan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto pada Kamis waktu setempat. Dan disampaikan Videgaray, pedoman peraturan keimigrasian baru AS akan mendominasi pertemuan tersebut.

Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer mengatakan ia berharap akan terjadi "diskusi besar" dalam pertemuan antara Tillerson dan Kelly dengan pemerintahan Meksiko.

Diperkirakan 11 juta imigran gelap tinggal di AS dan banyak di antara mereka berasal dari Meksiko. Kebijakan imigrasi dan kontrol perbatasan menjadi isu kunci Trump semasa kampanye pilpres lalu.

Pedoman peraturan baru ini disebut cukup luas untuk menjerat seluruh imigran ilegal termasuk siapa saja yang didakwa kasus kejahatan, memalsukan identitas diri, menimbulkan risiko bagi keselamatan publik, atau telah menyalahgunakan program yang terkait dengan penerimaan manfaat publik.

Selain itu, peraturan baru juga memungkinkan petugas Patroli Perbatasan dan Imigrasi dan Bea Cukai untuk melakukan pendeportasian sesegera mungkin. Deportasi dapat dipercepat jika imigran tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah tinggal di negara itu selama lebih dari dua tahun.

Perseteruan terbaru ini mengancam kerusakan lebih lanjut dalam hubungan kedua negara yang sudah "tegang" seiring dengan kebijakan Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Terlebih, Trump menuntut pembangunan itu sepenuhnya harus dibiayai Meksiko.

Trump juga mengatakan akan melakukan negosiasi ulang terkait Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang disebutnya lebih menguntungkan Meksiko.