Donald Trump Undang Presiden Palestina Usai PM Israel, Ada Apa?

Liputan6.com, Washington DC - Presiden AS Donald Trump mengundang pemimpin Palestina Mahmoud Abbas untuk mengunjungi Gedung Putih sesegera mungkin. Dia menyampaikan tawaran itu melalui panggilan telepon pada Jumat 10 Maret 2017, yang merupakan kontak pertamanya dengan Presiden Otoritas Palestina.

Juru bicara Trump, Sean Spicer, mengkonfirmasi undangan untuk Presiden Palestina tersebut. Pun demikian dengan kubu PM Abbas.

"Presiden mengatakan kepada pemimpin Palestina akan membahas bagaimana menghidupkan kembali pembicaraan damai," ujar juru bicara PM Abbas, Nabil Abu Rdainah yang dikutip dari BBC, Sabtu (11/3/2017).

Nabil mengatakan Trump telah menekankan "komitmen untuk proses perdamaian, yang mengarah pada perdamaian nyata antara Palestina dan Israel".

Para pejabat Palestina juga telah menunjukkan bahwa sebelum ada telepon Trump pada hari Jumat itu, Abbas akan menekan presiden AS tentang pembangunan permukiman Israel dan pentingnya solusi dua negara.

Sebelumnya pada Februari, Trump mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu -- kubu konflik Palestina -- berkunjung ke Gedung Putih. Pada pertemuan tersebut, taipan properti itu menjatuhkan komitmen agar Israel-Palestina berkomitmen dengan two state solution atau solusi dua negara.

Pergeseran kebijakan itu memicu kekhawatiran Palestina bahwa Washington akan menjadi lebih pro-Israel di bawah pemerintahan Trump. Apalagi tak ada pembicaraan damai substantif antara Israel dan Palestina sejak negosiasi yang dimediasi AS berhenti pada April 2014.

Kendati demikian, dalam konferensi pers dengan PM Israel pada Februari lalu, Trump berupaya memediasi kedua kubu yang berseteru dengan meminta Netanyahu "menahan pembangunan permukiman" yang kontroversial.

Di sisi lain, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley bertemu utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, untuk pertama kalinya pada Selasa 7 Maret.

Dalam postingan di Twitter, Nikki menyatakan bahwa Palestina memang harus "bertemu dengan Israel untuk bernegosiasi langsung ketimbang menunggu hasil PBB".