Palestina Beri Penghargaan bagi Pejabat PBB yang Mengutuk Israel

Liputan6.com, Yerusalem - Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberikan penghargaan tertinggi bagi seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rima Khalaf. Perempuan asal Yordania itu mendapat sorotan setelah berani mengutuk tindakan Israel.

Dalam satu kesempatan Khalaf menyebut Israel telah mendirikan rezim apartheid baru. Ucapannya tersebut berujung pada keputusan pengunduran dirinya secara terpaksa.

Penghargaan yang diberikan Abbas kepada Khalaf adalah salah satu yang tertinggi di Palestina. Abbas memberikan penghargaan tersebut karena wanita itu dinilainya telah berani dan mendukung rakyat Palestina di tingkat internasional.

"Kami tekankan, Khalaf diapresiasi warga Palestina karena posisi kemanusiaan dan nasionalnya," sebut Abbas seperti dikutip dari Al-Araby, Senin, (20/3/2017).

Khalaf melepaskan jabatan UN undersecretary-general Jumat pekan lalu. Pengunduran dirinya dilakukan usai menolak menarik laporannya kepada Komisi PBB untuk Ekonomi dan Sosial di Asia Barat (ESCWA).

Dalam laporannya ia menyatakan, "Israel sudah mendirikan rezim Apartheid secara sistematis dan inkonstitusional, mereka meluncurkan operasi rasial dan melakukan dominasi terhadap seluruh warga Palestina,"

Laporan tersebut membuat Israel meradang. Bersama sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, mereka beramai-ramai mengutuk laporan Khalaf.

Selain Israel dan AS, kantor Sekjen PBB Antonio Guterres turut mengeluarkan sikap yang sama. Mereka menyatakan laporan tersebut dikeluarkan tanpa berkonsultasi terlebih dulu dan tidak merefleksikan pandangan PBB.

Melihat dirinya diserang, Khalaf segera bersikap. Ia menyatakan tak terima ditekan Guterres dan memilih mundur dari jabatanya.

Setelah mundur laporan Khalaf yang sudah terpampang di website ESCWA seketika dihapus.

Sikap Khalaf mendapat pujian dari negara asalnya, Yordania. Juru bicara pemerintah Yordania Mohammed Momani menjuluki perempuan itu seorang yang berjiwa patriot.

"Kami di Yordania melihat laporan internasional mengenai warga Palestina yang menjadi subjek ketidakadilan," ucap Mohammed Momani.