Dituduh Berutang ke NATO dan AS, Ini Kata Jerman

Liputan6.com, Berlin - Pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut bahwa Jerman berutang kepada NATO dan Amerika Serikat (AS) urusan pertahanan menuai reaksi dari negeri pimpinan Kanselir Angela Merkel tersebut. Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen menolak klaim Trump tersebut.

"Tidak ada utang di NATO," tegas Ursula von der Leyen dalam sebuah pernyataan seperti dilansir CNBC, Senin, (20/3/2017).

Ia menambahkan, keliru jika menghubungkan komitmen negara-negara anggota NATO untuk mengalokasikan dua persen dari PDB mereka ke sektor pertahanan pada tahun 2024 semata-mata untu NATO.

"Belanja pertahanan juga termasuk untuk misi penjaga perdamaian PBB, misi Uni Eropa, dan kontribusi kami untuk memerangi terorisme ISIS," terang menhan perempuan pertama di Jerman itu.

Lebih lanjut von der Leyen menjelaskan, bahwa semua pihak ingin berbagi beban secara adil maka untuk itu perlu dimiliki sebuah "konsep keamanan modern" termasuk NATO yang modern, serta kerja sama pertahanan di PBB dan Eropa yang juga sesuai dengan tuntutan zaman.

Polemik soal utang Jerman ke NATO dan AS ini bermula dari kicauan Presiden Trump di Twitter. Usai bertemu Kanselir Merkel, Trump berkicau, "Jerman berutang sejumlah besar uang ke NATO dan AS untuk menyediakan pertahanan yang lebih kuat dan sangat mahal!".

Sejak awal kampanyenya, Trump telah mendesak Berlin dan anggota NATO lainnya untuk mempercepat upaya memenuhi target belanja pertahanan dua persen dari PDB.

Seperti dikutip dari Politico, selama pertemuan dengan Trump di Gedung Putih, Merkel berjanji akan terus meningkatkan anggaran pertahanan Jerman dan menegaskan kembali komitmen negaranya untuk memenuhi belanja pertahanan dua persen pada tahun 2024.

Menurut Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble mengatakan, belanja pertahanan negara itu akan meningkat dari 1,4 miliar euro menjadi 38,5 miliar euro pada tahun 2018 -- angka yang diproyeksikan mencapai 1,26 persen dari PDB.

Sementara itu, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Rhein-Neckar-Zeitung, Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel juga menyoroti pernyataan Trump.

"Sebuah kebijakan keamanan yang masuk akal tidak hanya membeli tank, meningkatkan belanja pertahanan gila-gilaan, dan melakukan perlombaan senjata," ujar Gabriel.

"Kebijakan keamanan yang masuk akal berarti pencegahan-krisis, stabilisasi negara-negara lemah, pembangunan ekonomi dan perjuangan melawan bencana kelaparan, perubahan iklim, dan kelangkaan air," imbuhnya.