Jelang Pemilu, Kamboja Larang Survei dan Jajak Pendapat

Liputan6.com, Phonm Phen - Komisi Pemilihan Umum Kamboja (NEC) mengancam akan menyeret organisasi atau LSM yang menggelar polling atau jajak pendapat jelang pemilu yang akan segera digelar Juni 2017 mendatang.

Juru Bicara NEC Hang Puthea menyatakan, larangan itu tengah mereka bicarakan dengan Kementerian Informasi. Diharapkan aturan resmi bisa keluar dalam waktu dekat.

"Regulasi keseluruhan dan prosedur legal akan kami rinci, ini untuk memastikan kondisi Kamboja stabil saat pemilu," sebut Hang, seperti dikutip dari Radio Free Asia, Sabtu (1/4/2017).

"Hasil survei yang memprediksi partai mana yang menang akan menyebabkan kecemasan dan kericuhan di masyarakat," sambung dia.

Dia menambahkan, kebijakan ini diterapkan melihat kondisi dari pemilu lalu. Saat itu, setelah lembaga survei mengeluarkan hasil jajak pendapat, kondisi masyarakat dinilai berubah jadi tidak stabil.

"NEC menaruh perhatian besar pada persiapan pemilu untuk memastikan kehidupan sehari-hari warga Kamboja tidak terdampak," sebut dia.

"Bagi setiap institusi yang melanggar, kami akan ambil langkah hukum," sebut Hang.

Keputusan NEC ini mendapat tentangan dan kritikan tajam. Pasalnya, kebijakan ini diambil setelah jajak pendapat baru menyatakan kelompok oposisi Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) mendapat 60 persen dukungan suara.

Hasil survei tersebut membuat partai berkuasa Partai Rakyat Kamboja (CCP) naik pitam. Mereka menanggap, jajak pendapat adalah alat yang dipakai kelompok oposisi untuk merengkuh kemenangan.

"Survei itu adalah tipuan yang ditujukan membuat opini publik untuk mendiskreditkan CCP," sebut Jubir CCP, Sok Ey San.

Keputusan melarang survei ditentang oleh LSM Komite Netral dan Imparsial untuk Pemilu Bebas dan Adil di Kamboja (NICFEC). Eksekutif Direktur lembaga ini, But Sam Kuntheamy polling sangat penting untuk mengukur seberapa efektif platform politik dari parpol di Kamboja di mata para pemilih.

"Ini sebenarnya membantu agar setiap parpol lebih berusaha, jadi jika ada parpol yang dukungannya kurang, mereka bisa meningkatkan platform politiknya untuk menarik dukungan," ucap But.