Liputan6.com, Jakarta - Kondisi di Suriah semakin mencekam. Penggunaan senjata kimia hingga serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat, membuat keamanan negara tersebut semakin tidak kondusif.
Kondisi tersebut terus diperhatikan dengan seksama oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Hal itu dinilai penting, karena KBRI Damaskus masih beroperasi di sana.
Terkait apakah nantinya pemerintah akan menutup sementara KBRI Damaskus dengan alasan keamanan, Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir menyatakan belum dapat mengeluarkan kepastian. Ia hanya menjawab, KBRI hingga hari ini masih beroperasi seperti hari-hari biasanya.
"Kedutaan masih tetap buka normal," ucap pria yang kerap disapa Tata ini di Kemlu, Kamis (7/4/2017).
Keputusan tersebut didasari alasan tepat. Sebab, masih ada WNI berada di Suriah yang bisa saja membutuhkan bantuan dari KBRI.
Baca Juga
"Kita akan terus lihat (kondisi di Suriah), keberadaan (KBRI) terus diperlukan karena masih ada beberapa WNI di sana," paparnya.
Menambahkan pernyataan Tata, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhamad Iqbal menyebut, di Suriah saat ini ada kurang lebih 1.000 WNI.
"Khusus Suriah, pada awalnya berdasarkan informasi pada 2012 sebelum konflik ada 12.572 WNI kita yang bekerja (di Suriah) waktu itu," sebut Iqbal.
"Sampai akhir tahun, 12.572 sudah dipulangkan, tapi ternyata, masih ada 1.000 lagi yang masuk, 1.000 orang tersebut dapat dipastikan masuk (ke Suriah) non-prosedural.
Seperti diketahui, setelah Suriah jatuh dalam krisis, Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Suriah. Demi mencegah lebih banyaknya WNI bekerja di negara yang sedang diterpa konflik tersebut, Iqbal menegaskan pemerintah sudah menyiapkan cara tersendiri.
"(Jika ada WNI yang ingin ke Suriah) ini akan kami perketat pemberian paspornya," ucapnya.
Advertisement