G7 Tolak Beri Sanksi ke Rusia atas Serangan Kimia di Suriah

Liputan6.com, Lucca - Inggris dan Amerika gagal mendapatkan dukungan dari negara sekutu Eropa untuk menerapkan sanksi baru terhadap Rusia atas serangan senjata kimia di Suriah.

Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, memelopori gerakan baru di G7 untuk menerapkan sanksi terhadap Moskow. Namun, ia tak bisa memenangkan dukungan penuh yang ia inginkan dari Jerman, Italia, atau Uni Eropa.

Para pejabat Inggris bersikeras bahwa sanksi yang ditargetkan masih di atas meja. Namun untuk menindaklanjutinya harus menunggu penyelidikan penuh atas serangan yang menewaskan lebih dari 100 jiwa.

Sekutu dari Uni Eropa dan Kanada juga menggarisbawahi kebutuhan proses hukum sebelum berpindah ke program sanksi baru. G7 sebelumnya menyetujui tak ada solusi terhadap krisis Suriah jika Presiden Bashar Al Assad masih berkuasa.

"Apa yang kami lakukan sekarang adalah menangguhkan resolusi di Dewan Keamanan PBB. Akan ada kelompok investigasi pemeriksaan senjata kimia untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi," ujar Johnson seperti dikutip dari Independent, Selasa (11/4/2017).

G7 juga memberi dukungan penuh untuk serangan rudal AS di pangkalan udara Suriah yang diyakini sebagai tempat senjata kimia. Mereka juga bersatu mengecam Assad.

Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, mengatakan telah jelas bahwa pemerintahan Assad akan segera berakhir.

Tillerson akan mengunjungi Moskow dan berharap mendapatkan pernyataan pasti dari negara-negara G7 dan mitra lainnya, termasuk sekutu Timur Tengah.

Terdapat kemarahan di seluruh dunia setelah puluhan warga sipil tewas dalam apa yang diyakini oleh Barat sebagai serangan senjata kimia oleh rezim Assad.

Mengantisipasi kecaman dalam pertemuan G7 di Lucca, Italia, Rusian dan Iran menyerukan "penyelidikan tanpa memihak" dalam penyerangan gas beracun di desa Suriah.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif setuju untuk melakukan penyelidikan. Namun mereka mengecam serangan AS di pangkalan udara Suriah sebagai tindakan agresi terhadap negara berdaulat.