Partner Bisnis Donald Trump Diduga Ikut Lelang Proyek Pemerintah

Liputan6.com, Washington, DC - Partner bisnis paling penting bagi Donald Trump dan menantu kesayangannya, Jared Kushner, diduga mengejar kontrak proyek pemerintah sebesar US$ 2 miliar untuk membangun gedung markas FBI yang baru.

"Ini menciptakan konflik yang besar," kata Gerald Connolly, perwakilan Demokrat dari negara bagian Virginia yang duduk dalam House Oversight Committee.

"Ini adalah proyek raksasa. Tekanan kepada pemerintah AS begitu terasa," kata Connolly seperti dikutip dari ABCNews, Senin (13/6/2017).

Partner bisnis itu adalah Vornado Realt Trust, sebuah firma real estate raksasa yang berkantor di New York. Pendiri sekaligus pemimpinnya adalah Steven Roth, ia dikenal sebagai teman dekat Trump dan beberapa kali menjadi penasihat miliarder nyentrik itu.

Nama firma itu disebut sebagai salah satu finalis lelang proyek untuk membangun markas dan kampus FBI di Washington DC.

Roth membantu memimpin dewan penasehat infrastruktur Trump dan melakukan perjalanan bersama presiden saat dia meluncurkan rencananya untuk ikut lelang itu minggu lalu. Saat perjalanan itu, di Cincinnati, Trump memperkenalkan dia ke undangan yang hadir sebagai salah satu "kontraktor terbesar di Amerika".

Melalui kemitraan bisnis dengan Organisasi Trump dan the Kushner Co., firma Roth memiliki tingkat ketergantungan finansial dengan keluarga presiden yang menurut Connolly dapat memicu perdebatan sengit mengenai penanganan potensi konflik Trump.

Perusahaan Roth berinvestasi di dua bangunan bersama dengan Trump Organisation. Kini, firmanya tengah melakukan negosiasi dengan Kushner Company mengenai investasinya di gedung pencakar langit Fifth Avenue di New York.

Seorang juru bicara Kushner mengatakan bahwa mantu kesayangan Trump itu menganggap etika Gedung Putih "sangat serius" untuk menghindari konflik.

Kushner, menantu Mr Trump dan penasihat senior, sebelumnya menghadapi tuduhan benturan kepentingan. Bulan lalu, kakak perempuannya merayu investor di China dengan program visa federal sebagai jalan mendapatkan Green Card AS.

Dua Tuntutan Jaksa kepada Donald Trump

Selain kasus proyek ini, Trump tengah menghadapi tuntutan hukum. Politisi dari dua negara bagian mengancam menuntutnya atas tuduhan bahwa Trump melanggar klausul anti-korupsi.

Washington Post melaporkan, jaksa agung untuk Distrik Columbia dan negara bagian Maryland menuduh Presiden Trump telah menerima jutaan dolar pembayaran dan tunjangan dari pemerintah asing sejak pindah ke Gedung Putih.

Tuntutan hukum tersebut berpusat pada fakta bahwa Presiden Trump mempertahankan kepemilikan perusahaannya ketika menjadi presiden - sebuah isu yang telah dikritik sebelumnya. Pada bulan Januari, Trump mengatakan bahwa dia mengalihkan aset bisnis kepada lembaga yang dikelola oleh anak-anaknya untuk menghilangkan potensi konflik kepentingan.

Pada saat itu, Presiden Trump mengatakan bahwa dia secara resmi telah memberikan kontrol "lengkap dan total" kepada anak-anaknya sementara pengacaranya, Sheri Dillon, mengatakan bahwa dia telah "mengucilkan" dirinya dari bisnisnya.

Namun, Office of Government Ethics menyebutkan, rencana Trump tidak "memenuhi standar".

Menurut The New York Post, Jaksa Agung Washington DC, Karl A. Racine dan Jaksa Agung Maryland Brian E. Frosh mengatakan, Presiden Trump telah melanggar banyak janji untuk memisahkan tugas publik dan kepentingan bisnis pribadinya, termasuk sebuah janji dari putranya Eric Trump bahwa presiden akan terus menerima update reguler tentang kesehatan keuangan perusahaannya.

Salinan gugatan yang ditandatangani menyebut "pelanggaran konstitusional yang belum pernah terjadi sebelumnya" oleh presiden AS.

Gugatan tersebut mengatakan bahwa kepemilikan yang terus berlanjut atas sebuah kerajaan bisnis global telah membuat presiden "sangat terlibat dengan sejumlah aktor pemerintah asing dan domestik" dan telah merusak integritas sistem politik AS.

"Kesetiaan dasar seorang presiden adalah untuk setia menjalankan sumpah jabatannya, Menurut permintaan Konstitusi, presiden wajib memisahkan keuangan pribadinya dari kekuatan domestik dan asing. Belum pernah ada presiden mengabaikan konstitusional ini, selain Trump," tulis laporan itu.

Jika seorang hakim federal mengizinkan kasus -- yang berpotensi meledak ini -- untuk dilanjutkan, ia dapat memaksa Presiden Trump untuk melepaskan salinan pengembalian pajak pribadinya agar bisa terlihat berapa besar uang masuk ke Trump  melalui hubungan bisnis luar negerinya.

Simak video menarik berikut ini: