China Bangun Bioskop di Wilayah Sengketa di Laut China Selatan

Liputan6.com, Beijing - Tiongkok membangun bioskop di sebuah pulau kecil yang disengketakan di Laut China Selatan. Ini merupakan pergerakan terbaru Beijing setelah serangkaian langkah yang dilakukan sebelumnya untuk mempertegas klaim kepemilikan atas wilayah tersebut.

Menurut kantor berita resmi Xinhua seperti yang dikutip dari CNN pada Selasa (25/7/2017) bioskop Sansha Yinlong yang berlokasi di Pulau Woody dilengkapi dengan proyektor 4K dan lebih dari 200 kursi penonton. Oleh China, wilayah yang terletak di rantai Kepulauan Paracel itu disebut Pulau Yongxing.

Wilayah seluas 2,5 kilometer persegi yang terletak sekitar 320 kilometer dari Provinsi Hainan di China ini juga diklaim oleh Taiwan dan Vietnam.

"Bioskop akan menampilkan setidaknya satu film setiap hari, sehingga penduduk dan tentara di Pulau Yongxing dapat menikmati film bersamaan dengan pecinta film di seluruh negeri," ujar Gu Xiaojing, general manager Hainan Media Group.

Perusahaan itu juga telah membeli dua unit proyektor mobile untuk memutar film secara gratis di pulau-pulau sekitarnya.

Menurut media pemerintah China, terdapat sekitar 1.100 orang yang bermukim di Pulau Woody.

Sengketa Wilayah

Beijing terlibat dalam serangkaian sengketa wilayah di Laut China Selatan dengan sejumlah negara seperti Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina.

Pada tahun 2012, China menciptakan sebuah kota bernama Sansha yang berpusat di Pulau Woody. Ini dilakukan demi mengelola seluruh wilayah yang diklaim Tiongkok termasuk Kepulauan Spratly, Paracel, Macclesfield Bank, dan Scarborough Shoal.

Sejak saat itu, Beijing giat mendorong pembangunan dan sektor pariwisata di Laut China Selatan untuk memperkuat klaimnya atas wilayah-wilayah tersebut.

Kapal pesiar dikabarkan kerap meninggalkan Hainan untuk menuju wilayah kepulauan di Laut China Selatan, di mana turis Tiongkok akan melakukan sejumlah kegiatan seremonial seperti mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan.

China juga telah memiliterisasi sejumlah pulau dan memperluas sejumlah wilayah dengan pengerjaan reklamasi darat, mengubah gundukan pasir menjadi pulau-pulau dan melengkapinya dengan sistem lapangan terbang, pelabuhan, dan persenjataan.

Menurut Asia Maritime Transparency Initiative, lusinan hanggar pesawat terbang dan radar berkemampuan tinggi di pulau buatan Tiongkok di Laut China Selatan nyaris beroperasi.

Pada Mei lalu, Filipina mengumumkan bahwa mereka akan mengikuti jejak China dengan memiliterisasi wilayah yang diklaimnya di rantai Kepulauan Spratly, mengirimkan pasukan dan pasokan ke Pulau Pagasa, dan berencana membangun lapangan terbang serta memperbaiki infrastruktur sipil.

Kebebasan Navigasi

Selain berselisih dengan sejumlah negara menyangkut Laut China Selatan, tindakan agresif Beijing juga memicu konfrontasi dengan Amerika Serikat. Angkatan Laut Negeri Paman Sam sejak lama telah menjalankan operasi "kebebasan navigasi" melalui wilayah perairan yang diklaim oleh Tiongkok.

Bulan ini, sebuah kapal perusak AS dilaporkan berlayar dalam jarak 19 kilometer dari Pulau Triton di Kepulauan Paracel yang diklaim China, Taiwan, dan Vietnam.

Komandan tertinggi AL AS di Pasifik, Laksamana Harry Harris bulan lalu mengatakan, "pulau-pulau buatan tidak seharusnya diyakini oleh manusia sungguhan". Pernyataannya ini mengacu pada kegiatan reklamasi yang dilakukan China.

"Saya percaya, China membangun kekuatan tempur dan keuntungan posisinya untuk menegaskan kedaulatan de facto atas wilayah maritim yang disengketakan di Laut China Selatan," ungkap Harris.

China menyebut langkah AS tersebut sebagai provokasi politik dan militer yang serius dan memperingatkan Washington untuk tidak cari masalah di kawasan.

Simak video menarik berikut: