Presiden Vladimir Putin Usir 755 Staf Diplomatik AS

Liputan6.com, Washington DC - Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan bahwa sebanyak 755 staf diplomatik Amerika Serikat harus meninggalkan negaranya.

Hal tersebut merupakan respons Negeri Beruang Merah atas sanksi AS.

Keputusan untuk mengusir staf AS tersebut telah dibuat sejak Jumat, 28 Juli 2017. Namun, saat ini Putin telah mengonfirmasi bahwa 755 staf AS harus meninggalkan Rusia per 1 September 2017.

"Lebih dari 1.000 bekerja dan masih bekerja di kedubes dan konsulat AS, dan '755 orang harus menghentikan aktivitas mereka di Rusia'," ujar Putin seperti yang disiarkan oleh televisi Rusia.

Rusia juga mengatakan, pihaknya akan menyita properti dan gudang yang digunakan diplomat AS.

Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia pada Jumat lalu, Putin menginginkan mengurangi diplomat AS yang bertugas di negaranya menjadi 455. Jumlah tersebut sama dengan diplomat Rusia di Amerika.

Dikutip dari BBC, Senin (31/7/2017), Amerika Serikat mengatakan bahwa langkah tersebut disesalkan dan tak diinginkan. "Kami menilai dampak dari pembatasan tersebut dan bagaimana kami akan meresponsnya," ujar seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS.

Putin mengatakan, ia tak ingin melakukan tindakan lebih lanjut. Namun, ia juga mengatakan bahwa dirinya tak dapat melihat hubungan yang dapat berubah kapan saja.

"Kami telah menunggu cukup lama, berharap bahwa situasi akan berubah membaik," ujar Putin, merujuk tentang hubungan Rusia dengan AS.

"Namun tampaknya jika situasi berubah, tak akan terjadi dalam waktu dekat," imbuh dia.

Sanksi baru AS yang dijatuhkan terhadap Rusia merupakan pembalasan, baik untuk aneksasi Rusia terhadap Krimea pada 2014 dan campur tangan terhadap pilpres AS.

Sanksi baru AS terhadap Rusia disetujui oleh Kongres, meski ada keberatan dari Gedung Putih.

Pada Desember 2016, Pemerintahan Obama memerintahkan penyitaan dua aset diplomatik Rusia dan mengusir 35 diplomatnya. Langkah tersebut merupakan tanggapan terhadap dugaan peretasan Partai Demokrat saat Hillary Clinton berkampanye dalam pilpres AS.

Badan intelijen AS meyakini bahwa Rusia mencoba memengaruhi pilpres AS. Saat ini ada sejumlah penyelidikan untuk mencari tahu apakah ada tim kampanye Donald Trump yang membantu upaya tersebut.

Rusia kerap membantah campur tangan terhadap pilpres AS dan menegaskan bahwa tidak ada kolusi.

Simak video berikut ini: