Liputan6.com, Pyongyang - Tepat dua tahun lalu, yakni 15 Agustus 2015, Korea Utara memutuskan untuk memiliki zona waktunya sendiri. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan 70 tahun kemerdekaan Korut dari Jepang.
Negara yang dipimpin Kim Jong-un itu memundurkan 30 menit dari jam awal, yakni menjadi GMT+08.30. Sebelumnya, zona waktu Korea Utara sama dengan Korea Selatan dan Jepang, yakni GMT+09.00.
Seperti dilansir The Guardian, langkah tersebut merupakan serangan diplomatik yang ditujukan ke Jepang, negara yang pernah menjajahnya. Waktu di Korut, Korsel, dan Jepang diseragamkan sejak Negeri Sakura itu menjajah Korea sejak tahun 1910 hingga 1945.
Advertisement
Menurut kantor berita Korea Utara KCNA, pembentukan 'waktu Pyongyang' bertujuan untuk mencabut warisan periode penjajahan Jepang.
"Kaum imperialis Jepang keji melakukan kejahatan yang tak dapat diampuni, seperti mencabut standar waktu Korea, saat menginjak-injak tanah yang memiliki sejarah dan budaya berumur 5.000 tahun," lapor KCNA.
Korea Utara bukan satu-satunya negara yang mengubah zona waktunya. Pada 1956, Nepal mengubah zona waktunya menjadi GMT+5.45, 15 menit lebih awal dibanding India.
Pulau Samoa di Pasifik selatan mengubah tanggalnya, yakni dengan melompat ke 31 Desember -- melewati 30 Desember pada 2011. Langkah tersebut dilakukan untuk mensinkronisasikan tanggal dengan Selandia Baru dan Australia yang merupakan dua mitra dagang utamanya.
Dilansir CNN, tak hanya zona waktu saja yang diubah Korea Utara. Negara di Semenanjung Korea itu sebelumnya Korea Utara telah memiliki kalendernya sendiri.
Tak seperti kalender Masehi yang memulai perhitungan dari kelahiran Kristus, Korut menghitung kalendernya dari lahirnya bapak pendirinya, Kim Il-sung.
Kim lahir pada 1912 -- dikenal di Korea Utara sebagai Juche 1. Dengan perhitungan tersebut, tahun 2017 masehi menjadi Juche 106 di sistem penanggalan Korut.
Selain perubahan zona waktu di Korea Utara, pada 15 Agustus tahun 1947, India merayakan Hari Kemerdekaannya atas bebasnya mereka dari penjajahan Inggris.
Peristiwa bersejarah juga terjadi pada tanggal yang sama di tahun 2005. Kala itu Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat untuk berdamai setelah terlibat konflik 29 tahun yang merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.
Dalam kesepakatan yang diteken di Helsinki, Finlandia itu, GAM mencabut tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sedangkan Pemerintah Indonesia memberi kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik dalam rangka menjamin kehidupan berdemokrasi mereka. Indonesia juga sepakat untuk membebaskan tahanan GAM.