Liputan6.com, Perth - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berperan sebagai Co-Chair Bali Process Government and Business Forum dalam pertemuan Perth menekankan pentingnya peran pelaku bisnis dalam menangani perbudakan modern.
Masalah perbudakan modern merupakan inti dari pertemuan Bali Process Government and Business Forum.
Menlu menjadi Co-Chair bersama Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop. Sementara, dari sektor bisnis diwakili Kepala Fortescue Metals Group dan pendiri Walk Free Foundation, Andrew Forrest dan Pendiri EMTEK Group Eddy Sariaatmadja.
Advertisement
"Sektor bisnis dapat berkontribusi untuk mencegah kondisi yang mendukung terjadinya perdagangan dan eksploitasi manusia dalam rantai pasokan bisnis mereka," ucap Retno dalam pidatonya, demikian dilansir dari KJRI Perth, Jumat (25/8/2017).
Ia menambahkan, kesapakatan yang tertuang dalam pertemuan Bali Process di Perth, akan ditindaklanjuti.
Baca Juga
Retno telah berencana untuk mengadakan Bali Process Government and Business Forum ke-2 secara back-to-back dengan Bali Process Regional Ministerial Conference ke-7 di Bali pada 2018 mendatang.
Diharapkan, pada pertemuan ke-2 tersebut, Pemerintah dan para pelaku bisnis negara anggota Bali Process dapat menampilkan berbagai inovasi, praktek terbaik, dan rekomendasi dari implementasi rencana kerja selama satu tahun.
Sebelumnya, Menlu Bishop menuturkan, wilayah di mana Indonesia dan Australia berada, adalah area paling rentan terhadap perbudakan modern.
"Dari puluhan juta masyarakat di seluruh dunia yang menjadi korban perdagangan manusia atau kerja paksa, lebih dari separuhnya ada di wilayah kita, Indo-Pasifik," paparnya.
Politikus dari Partai Liberal Australia itu mengakui, pemerintah butuh dukungan dari pelaku bisnis untuk menemukan solusi masalah-masalah tersebut.
"Forum (Bali Process) Perth mempertemukan pemerintah-pemerintah regional dan sektor swasta untuk pertama kalinya dan akan mengatasi kejahatan ini secara komprehensif. Kemitraan semacam ini penting," kata Bishop
"Dalam momentum melawan perbudakan modern, penting bagi pemerintah mendukung kinerja bisnis untuk mengidentifikasi solusi praktis dan inovatif," ucapnya.