Diaspora RI: Ini 6 Hal Positif yang Bisa Dipelajari dari Filipina

1. Wujud Rasa Nasionalisme

Selama ini Malaysia dikenal sebagai saudara serumpun Indonesia karena memiliki banyak kesamaan. Namun, banyak pihak yang menyebut bahwa Filipina juga punya banyak kesamaan dengan Tanah Air, baik dari sikap maupun budaya.

Menurut Koordinator Fungsi Sosial Budaya KBRI–Manila, Trini G Sualang, Indonesia dan Filipina sama-sama memiliki sikap yang non-konfrontatif, mementingkan nilai kekeluargaan, serta punya rasa nasionalisme yang tinggi.

Namun yang menarik, terdapat berbedaan antara Indonesia dan Filipina dalam mengungkapkan rasa nasionalisme.

Orang Indonesia cenderung menuangkan rasa itu dalam bentuk cinta tanah air. Sementara itu, orang Filipina mewujudkannya dalam bentuk cinta dan sikap saling membantu dengan sesama warganya.

Wujud dari rasa nasionalisme mereka, terlihat dari banyaknya jumlah uang yang dikirim oleh warga Filipina di seluruh dunia kepada keluarganya di Filipina. Jumlah tersebut dapat mencapai 8 persen dari jumlah GDP negaranya.

2. Terbuka terhadap Budaya Luar

Menurut Trini, orang Filipina memiliki sikap lebih terbuka terhadap budaya luar. Efek positif dari hal tersebut antara lain kemampuan berbahasa asing orang Filipina yang lebih baik dibanding Indonesia.

Meski demikian, hal tersebut membuat mereka terkesan meninggalkan kebudayaannya dan kehilangan identitas negaranya.

3. Kemampuan Mencari Pasar dalam Persaingan Internasional

CEO Metrobank Card Corporation -- anak perusahaan salah satu bank terbesar di Filipina -- Riko Abudrahman mengatakan, Filipina memiliki kemampuan mencari ceruk pasar dalam persaingan internasional.

Misalnya saja, mereka mampu menjadi pusat dunia untuk call center dan penyebaran tenaga kerja Filipina di seluruh dunia dalam berbagai lapis pekerjaan secara sistematis dan terstruktur.

Hal itu membantu pertumbuhan ekonomi mereka untuk melaju di atas 6 persen -- selain dari pembangunan infrastruktur yang intensif oleh pemerintahnya (8.4 triliun peso untuk lima tahun ke depan).

Selain itu, Business Process Outsourcing (BPO) yang sudah berjalan dengan baik, juga menambah tingkat efisiensi dan produktivitas bisnis di Filipina.

4. Memiliki Corporate Governance Policy yang Baik

Riko mengatakan, Filipina mempunyai corporate governance policies yang baik dan menerapkannya secara konsisten. Salah satu contohnya adalah ketentuan DOSRI (Directors Officers Shareholders Related Interest).

Ketentuan DOSRI dapat membatasi manajemen, karyawan, pemegang saham, dan pihak terkait dengan perusahaannya untuk bisa mendapatkan kemudahan dan keuntungan dari perusahaannya sendiri.

Demikian juga dengan ketentuan "Related Party Transactions". Dalam ketentuan itu diatur soal transaksi antar-perusahaan dalam satu grup, yang harus dilakukan dalam hubungan yang sejajar (at arm length relationship) dan selalu menggunakan harga pasar.

5. Ketentuan Perburuhan dan Kebijakan Kepemilikan Perusahaan

Ketentuan perburuhan Filipina cenderung melindungi tenaga kerjanya. Menurut Riko, bukan hal yang mengherankan jika di berbagai bank di Filipina, akan lebih banyak ditemukan staf permanen dibandingkan dengan staf kontrak.

Hal menarik lainnya adalah dalam konstitusi Filipina dikatakan bahwa warganya harus memiliki 60 persen kepemilikan perusahaan di berbagai sektor, termasuk di ritel dan keuangan.

Akibat langsung dari kebijakan ini adalah banyak tumbuhnya merek lokal dan mereka menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.

6. Revolusi dan Demokrasi

Staf lembaga keuangan internasional yang berbasis di Manila, Ari Perdana, menjelaskan bahwa revolusi rakyat di Filipina tahun 1986 dapat menjadi pelajaran bagi banyak negara untuk menurunkan diktator.

Setelah revolusi tahun 1986, Filipina juga berhasil menerapkan sistem demokrasi yang secara prosedural yang baik. Meski demikian, ada masalah dari segi substansinya karena tumbuhnya dinasti politik -- gejala yang sama dapat dilihat di Indonesia.

Dalam kegiatan itu, Ari juga membahas soal masalah muslim separatis di Filipina. Menurut aktivis gerakan mahasiswa 1998 itu, permasalahan tersebut pada dasarnya bukan soal agama, tapi soal marginalisasi.

Ia juga memperingatkan bahwa kemungkinan hal yang sama terjadi di Indonesia harus diwaspadai.