Menlu RI Resmikan LSM dan Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, meresmikan aliansi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu krisis humaniter terhadap etnis Rohingya dan warga sipil terdampak konflik di Rakhine, Myanmar. Peresmian itu dilakukan pada Kamis 31 Agustus, hampir satu pekan pasca-konflik bersenjata teranyar yang pecah di Rakhine.

"Gabungan LSM ini menamakan diri sebagai Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM), beranggotakan 11 lembaga yang berfokus pada isu kemanusiaan, khususnya di negara tersebut," jelas Muhamad Ali Yusuf, mewakili ormas Nahdlatul Ulama yang sekaligus bertindak sebagai ketua AKIM, kala menyampaikan kata sambutan peresmian aliansi tersebut di Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (31/8/2017).

Beberapa anggota AKIM meliputi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Palang Merah Indonesia, PKPU, dan Aksi Cepat Tanggap.

Ali Yusuf menambahkan, aliansi yang didukung oleh Kemlu RI dan turut bersinergi dengan pemerintah Myanmar serta organisasi internasional itu, telah membentuk program bernama Humanitarian Assistance for Sustainable Community untuk Myanmar (HASCO).

Program itu akan memberikan sejumlah bentuk bantuan humaniter dan pengembangan kapasitas untuk area dan masyarakat yang terdampak konflik di Rakhine.

"Bantuan itu akan dilaksanakan selama 2 tahun, dimulai sejak 2017 ini, yang berfokus pada empat bidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan humanitarian relief," ungkap pria yang turut menjabat sebagai Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU.

Demi kelancaran proses bantuan humaniter itu, AKIM telah melakukan peninjauan langsung ke Rakhine, agar program yang dirumuskan dapat selaras dengam kebutuhan warga sipil yang terdampak konflik.

"Selama proses asessment, kami didukung dan dibantu oleh Kemlu RI serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat Myanmar, otoritas daerah Negara Bagian Rakhine, berbagai lembaga PBB, serta mitra lokal," ujarnya.

"Kami berfokus pada sejumlah hal, seperti memberikan bantuan pendidikan, pendirian fasilitas kesehatan, membangun pasar untuk menyokong perekonomian, pemberdayaan desa, dan suplai kebutuhan hidup mendasar," lanjut Ali Yusuf.

Agar komitmen itu dapat terlaksana, AKIM menggelontorkan dana sebesar US$ 2 juta. Fulus itu, ungkap Yusuf, diperoleh dari donatur sejumlah LSM dan individu asal Tanah Air.

Pada sesi wawancara, Ketua LPBI NU itu menyebut, dana tersebut telah digelontorkan ke Rakhine secara sporadis sepanjang 2017 ini, berbentuk antara lain bantuan sandang dan pangan, proyek pembangunan fasilitas pendidikan, serta program pelatihan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

"Di periode penghujung 2017, kami berencana untuk membangun fasilitas pendidikan lagi. Hingga saat ini total ada 6 proyek pembangunan sekolah. Nanti juga akan membangun pasar. Juga pelatihan tenaga medis dan pendirian fasilitas kesehatan," tambah Ali Yusuf.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Retno Marsudi yang turut hadir untuk meresmikan pembentukan dan program gagasan AKIM, mengapresiasi aksi tersebut.

Menurutnya, tindakan itu selaras dengan aksi pemerintah dalam menangani krisis di Rakhine.

"Program itu merupakan salah satu bentuk penegasan komitmen Indonesia terhadap kondisi di Rakhine. Kami selalu menginginkan rekonsiliasi, penyelesaian masalah secara konstruktif, berbasis demokrasi, dan reformatif," ujar Retno kala menyampaikan kata sambutan peresmian AKIM di Kemlu RI.

"Indonesia juga kembali menyatakan keprihatinan dan amat menyayangkan atas yang terjadi di Rakhine pekan lalu serta fenomena lanjutan yang terjadi di sana," jelasnya.

Mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu turut mengimbau agar seluruh pihak mampu menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan guna terciptanya perdamaian di wilayah tersebut.