RI Diminta Ambil Peran Jadi Pelopor Penanganan Rohingya

Warga muslim Rohingya di kamp pengungsian di Bangladesh (A.M. Ahad/AP)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan Indonesia harus memelopori intervensi kemanusiaan untuk menyelamatkan Rohingnya dari ancaman genosida.

"Krisis Rohingya adalah tragedi kemanusiaan yang secara etis dan politik menuntut dunia internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Negara-negara ASEAN tidak bisa berlindung dibalik prinsip menghormati kedaulatan Myanmar atas tragedi ini," kata Hendardi dalam siaran pers seperti dilansir dari Antara, Sabtu (2/9/2017).

Dalam pandangan Hendardi krisis Rohingya lebih merupakan krisis yang lebih besar didorong oleh dinamika politik dalam negeri Myanmar. Oleh karena itu, dirinya percaya gangguan keamanan terhadap kawasan tidak akan menyebar seperti penyebaran ideologis ISIS.

Gangguan keamanan dalam negeri dan kawasan lebih berupa meningkatnya pencari suaka ke Indonesia dan sejumlah kawasan lain. Para pencari suaka adalah problem human security dan kewajiban negara-negara untuk mencari resolusi terbaik bagi Rohingya.

Di samping itu, pemerintah Indonesia mengantisipasi kelompok-kelompok masyarakat yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik dalam negeri.

Ia mengatakan, populisme agama akan mendapat tempat kokoh di tengah krisis kemanusiaan semacam ini, apalagi aktor yang terlibat dalam krisis, berbeda secara diameteral dalam soal agama dan etnis.

Hendardi menambahkan, diskriminasi ganda dan dugaan genosida atas dasar agama dan etnis yang dialami oleh Rohingya sangat mungkin menghimpun solidaritas dan dukungan publik. Jika pemerintah tidak mengambil langkah politik, potensi ketegangan sosial di dalam negeri juga cukup tinggi.

Menurut dia, indikasi keterlibatan tentara Myanmar merupakan bukti bahwa kekerasan tersebut dipelopori oleh negara. Selain intervensi kemanusiaan, advokasi Myanmar juga sangat memungkinkan untuk dipersoalkan dalam kerangka kejahatan universal, karena genosida merupakan salah satu kejahatan internasional yang termasuk kompetensi absolut International Criminal Court (ICC) dengan yurisdiksi internasional.

"Atas nama kemanusiaan, pemerintah Indonesia harus menjadi pelopor penanganan Rohingya," katanya.

2 dari 2 halaman

Sekjen PBB Minta Semua Pihak di Myanmar Menahan Diri

Saat ini, krisis kemanusian di Myanmar mulai menjadi perhatian serius Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Pria Portugal tersebut mengatakan, adanya laporan mengenai tindakan kekerasan terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya yang seharusnya tidak terjadi.

Dia pun menyerukan semua pihak untuk menahan diri agar tidak terjadi krisis kemanusian besar di negara itu.

"Kami saat prihatin dengan laporan mengenai operasi keamanan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar di Rakhine," ucap Guterres seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (2/9/2017)."Saya mendesak semua pihak untuk menahan diri dan tenang agar tidak terjadi krisis kemanusian," ucap dia.

Terkait soal penyediaan jaminan keamanan dan perizinan masuknya bantuan, seharusnya hal tersebut bisa dijamin negara.

Dewan Keamanan PBB telah melakukan pertemuan tertutup untuk membahas masalah Rohingya pada Rabu lalu. Namun, tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan usai pertemuan.

Simak video berikut: