Demi Emas, Penambang Ilegal Bantai Penduduk Asli Amazon

Liputan6.com, Brasil - Jika Anda melakukan kejahatan, maka adalah tindakan bodoh untuk membanggakannya di di depan banyak orang. Namun, itulah yang dilakukan pasangan penambang ilegal di Brasil. Keduanya berkoar-koar di bar, mengumuman tindakan keji yang mereka lakukan dengan suku terasing yang tersisa di muka Bumi.

Jaksa penuntut umum Brasil sedang melakukan investigasi, menyusul laporan dari publik yang mengatakan, dua penambang ilegal emas di Sungai Amazon membunuh 10 hingga 20 orang anggota suku terasing. Kini kedua pelaku harus mendekam di penjara.

Dikutip dari The News.com.au, Selasa (12/9/2017) polisi federal dan jaksa penuntut umum kini tengah menginvestigasi pembunuhan suku terasing itu yang tinggal di perbatasan Peru dan Kolombia.

Penyelidikan tersebut dilakukan setelah para penambang emas membual tentang pembunuhan di sebuah bar. Para penambang tersebut dilaporkan mengacungkan dayung buatan tangan yang mereka klaim diambil dari suku pedalaman.

Leila Silvia Burger Sotto-Maior, yang bekerja untuk sebuah lembaga di Brasil untuk urusan pribumi dan merupakan koordinator departemen untuk suku-suku terasing, baru-baru ini dihubungi terkait dengan kasus ini. 

Pihaknya mengajukan gugatan ke kantor kejaksaan setelah mengetahui tentang pria yang membual melakukan pembunuhan tersebut saat pesta menenggak alkohol

"Itu adalah pembicaraan di bar yang kejam," kata Sotto-Maior kepada The New York Times.

"Mereka bahkan membual tentang memotong mayat dan melemparkannya ke sungai," lanjutnya.

Pembantaian tersebut diduga terjadi bulan lalu. "Para penambang tersebut mengklaim, mereka harus membunuh orang-orang suku terasing itu atau dibunuh," jelas Sotto-Maior.

Penyidik mengatakan, jasad anggota suku itu dimutilasi lalu dibuang di sungai. "Ada banyak petunjuk, tapi masih perlu dibuktikan," tambahnya lagi.

Penambang liar merupakan salah satu ancaman paling mendesak bagi masyarakat yang tidak terkontaminasi di Amazon dan telah dipersalahkan karena mengenalkan penyakit baru serta mencemari sungai dan hutan.

Tahun lalu pemerintah Peru mengumumkan sebuah keadaan darurat karena kontaminasi merkuri yang disebabkan oleh penambangan emas ilegal di Amazon.

Fiona Watson, Direktur Kampanye di Survival International, sebuah kelompok hak ulayat global yang didedikasikan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat suku tertutup mengatakan, butuh perlindungan bagi suku-suku itu. 

"Belum lama ini, banyak yang menolak adanya suku-suku yang tidak terkontaminasi dan mengklaim bahwa mereka dapat mengklaim tanah mereka dengan kekebalan hukum," kata Fiona Watson, Direktur Kampanye di Survival International, kepada News.com.au pada Desember lalu.

"Kami memberi masyarakat suku asli keterampilan menggunakan sarana untuk berbicara dengan dunia, dan meningkatkan kesadaran akan krisis kemanusiaan yang mendesak dan mengerikan ini," lanjut Watson yang organisasinya bergerak untuk melindungi hak ulayat masyarakat adat.

Menurut Survival International, mengingat suku Amazon yang tidak terkontaminasi itu berjumlah kecil, insiden pembunuhan tersebut bisa mengakhiri sejarah kelompok etnis terpencil yang nyaris musnah itu.

"Jika 10 suku asli dikonfirmasi terbunuh, itu bisa mewakili 20 persen populasi suku tersebut."

Presiden Brasil Diduga Juga Membantai Suku Pedalaman 

Tak hanya para penambang ilegal yang harus berhadapan dengan hukum, Presiden Brasil Michel Temer pun demikian.

Presiden yang kini mendapat sorotan atas tuduhan korupsi mendapat kecaman atas dugaan pembantaian dan laporan pembunuhan pribumi lainnya di Brasil tahun ini.

Jaksa juga menyelidiki keluhan lain tentang dugaan pembunuhan penduduk asli dari suku Warikama Djapar yang terisolasi. Serangan tersebut diduga terjadi di bulan Mei namun belum dikonfirmasi.

"Jika laporan ini dikonfirmasi, Presiden Temer dan pemerintahnya menanggung tanggung jawab besar atas serangan genosida ini," kata Direktur Internasional Survival Stephen Corry dalam sebuah pernyataan.

"Semua suku ini seharusnya memiliki tanah mereka, diakui dan dilindungi dengan benar. Dukungan pemerintah agar mereka membuka wilayah adat benar-benar memalukan," lanjut Corry.

Pemerintahan Presiden Temer telah menghadapi kritik internasional setelah mengabaikan isu lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di tengah krisis ekonomi. Beberapa kelompok pemerintah yang bertugas melindungi wilayah pribumi yang tidak terkontaminasi akhir-akhir ini mengeluh karena dana mereka yang dipotong oleh pemerintah Brasil. Bahkan beberapa lembaga terkait hak ulayat harus ditutup.