Dubes Sudan untuk RI: Lepas dari Sanksi AS, Kami Akan Bangkit

Liputan6.com, Jakarta - Jam dinding menunjukkan pukul 13.00 siang lewat beberapa menit ketika Elsiddieg Abdulaziz Abdalla mempersilahkan beberapa jurnalis Indonesia untuk duduk di sofa ruang kerja kantornya yang terletak di bilangan Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

'Bagaimana Jakarta?', salah seorang jurnalis bertanya kepadanya saat dipersilahkan duduk

"Macetnya, sangat luar biasa. Butuh beberapa jam untuk saya pergi ke Istana Merdeka tadi pagi," kata yang ditanya seraya menggeleng-gelengkan kepala sembari tertawa.

"Tapi begitu juga di Khartoum (Ibu Kota Sudan), macet jadi persoalan di setiap kota besar," tambahnya.

Begitulah Abdalla, Duta Besar baru Sudan untuk RI, menceritakan pengalamannya berlalu-lintas di Jakarta saat pergi ke Istana Merdeka untuk bertemu Presiden Joko Widodo dalam proses seremoni penyerahan credential letters (surat kepercayaan). Perhelatan yang dilaksanakan Selasa 12 September 2017 pagi itu resmi menandai hari pertama sang dubes berdinas di Tanah Air.

"Saya katakan kepada Pak Presiden, bisnis dan investasi adalah fokus utama pekerjaan saya di Indonesia," lanjutnya menuturkan kembali salah satu topik yang ia sampaikan saat bertemu dengan Jokowi, Selasa (12/9/2017).

Akan tetapi, menurut sang dubes, rencananya untuk melakukan pembahasan mengenai investasi dan bisnis Sudan dengan Indonesia --juga dengan negara lain-- masih dihambat oleh sejumlah kendala.

"Memang saat ini, upaya untuk investasi dan bisnis dengan Indonesia masih terhambat oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Sudan," tambahnya.

Sejak 1993, negara dengan Ibu Kota Khartoum itu dijatuhi sanksi oleh AS karena diduga mendukung sejumlah kelompok terorisme, termasuk di antaranya menyediakan safe haven untuk Osama bin Laden. Setelah itu, berbagai macam sanksi yang dijatuhkan oleh PBB turut menyusul, yang dilatarbelakangi atas sejumlah dugaan seperti, pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan.

Kemudian, sejumlah investor dan pegiat bisnis --salah satunya Pertamina dari Indonesia-- menarik diri dari Sudan. Meski begitu, beberapa negara seperti China dan Rusia tetap bertahan menjalin relasi ekonomi.

"Pengaruh penjatuhan sanksi dari AS sangat terasa bagi kami. Begitu sanksi itu muncul, semua (investor dan pegiat bisnis) menarik diri. Termasuk Pertamina," jelasnya.

"Namun China dan Rusia tetap menjalin relasi dengan kami. Proyek infrastruktur kami, didominasi oleh China. Manufaktur alutsista dan peralatan militer, dari Rusia. Tapi tetap saja, selain mereka, sebagian besar negara enggan bekerja sama dengan kami."

Pascasanksi itu dijatuhkan, AS menetapkan sejumlah ketentuan yang wajib diterapkan oleh Sudan, agar sanksi itu dapat dicabut.

"Kami melakukan reformasi HAM, menghentikan dukungan terhadap kelompok terorisme, reformasi pemerintahan pascaperang saudara, dan beberapa aspek lain. Kini, semuanya sudah selesai," jelas Abdalla.

"Setelah Sudan Selatan memisahkan diri, kami juga telah memperlakukan dengan baik satu juta warga sipil pengungsi yang datang dari sana. Karena hakikatnya, mereka juga merupakan saudara kami."

Pada akhir masa kepemimpinan Presiden Barack Obama, akhirnya AS mengumumkan berencana untuk mencabut sanksi terhadap Sudan dalam waktu dekat, setelah menurut penilaian, negara yang dipimpin oleh Presiden Omar al-Bashir itu telah berhasil memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Washington, DC.

"Bulan depan paling cepat atau tahun ini, sanksi tak lagi berlaku. Harapannya, setelah itu, investasi dan pegiat bisnis akan bertandang lagi dan perekonomian kami akan bangkit. Saya sangat optimistis," jelasnya.

Bertolak dari hal itu, salah satu misi sang dubes adalah untuk memulihkan serta menggencarkan investasi dan kerjasama bisnis dengan Indonesia, yang dianggapnya sebagai salah satu negara yang sangat berpotensi besar.

"Anda (Indonesia) adalah negara anggota G20, berpengaruh di Asia Tenggara dan Asia, bahkan perekonomian Anda salah satu yang terbesar di dunia," jelasnya.

"Anda punya semuanya; sumber daya alam dan komoditas yang melimpah, penduduk yang banyak, potensi ekonomi yang besar. Semuanya."

Sang dubes juga menceritakan, kala melaksanakan seremoni credential letters, Presiden Jokowi akan segera mendorong investasi sektor bisnis di Sudan.

"Jokowi jelas mengatakan itu kepada saya," tambahnya.