HEADLINE: Muslimah Jadi Presiden, Singapura Membaca Tren?

Bagi yang mendukung Halimah, keberhasilannya duduk di kursi kepresidenan merupakan sebuah prestasi. Apalagi mengingat statusnya sebagai kelompok etnis Melayu yang merupakan minoritas.

Tak hanya itu, simpatisannya juga menganggap, perempuan berusia 63 tahun memang sesungguhnya layak menjabat sebagai presiden, terutama ketika menilik sepak terjangnya dunia politik dan pemerintahan. 

Di sisi lain, sejumlah warga Singapura menuding, terpilihnya Halimah Yacob "tak demokratis". Sebab, ia maju tanpa pesaing. 

Sejumlah ekspresi penolakan ditunjukkan. Salah satunya lewat media sosial. Tagar atau hasgtag #NotMyPresident muncul di Twitter. 

"Hanya Halimah yang menerima sertifikat kelayakan. Apakah kalian (pemerintah Singapura) harus sevulgar itu melakukannya? #NotMyPresident," kata pengguna Twitter, Edward C Yong. 

Penolakan juga datang dari etnis Melayu. "Saya warga Singapura. Saya perempuan. Saya Melayu. Namun suara saya bukan untuk pengangkatannya," tulis salah satu warga Nadia Nasser melalui Facebook, seperti dikutip dari BBC. 

Bahkan ada yang menduga, terpilihnya perempuan yang juga memiliki darah India dari sang ayah itu, sudah "diatur". Halimah diduga akan membawa agenda PM Lee Hsien Loong dan kepentingan People's Action Party selama menjalani masa kepresidenannya.

Seperti dikutip dari BBC, aturan baru ditetapkan dalam Pilpres Singapura 2017. Ini adalah kali pertamanya pemilihan presiden hanya boleh diikuti kandidat dari etnis tertentu, dengan alasan inklusivitas. 

Tahun ini, hanya etnis Melayu yang dibolehkan menominasikan diri sebagai kandidat presiden. Oleh warga Singapura, kebijakan itu disebut "reserved presidency".

Karena, sejak Singapura menyelenggarakan pemilu, parlemen hingga pilpres, kelompok etnis berdarah Tiongkok kerap menjadi langganan pemenang.

Hal itu sesuai dengan populasi warga Singapura. Dari 5,7 juta Negeri Singa, 74 persennya adalah etnis China, Melayu (13 persen), India (9 persen), dan sisanya masuk kategori 'lainnya'.

Dan, jika peraturan seperti di atas tidak diterapkan, besar kemungkinan kursi kepresidenan akan kembali diisi oleh Tan Cheng Bock, presiden periode sebelumnya.

Akan tetapi, etnis Melayu di Singapura justru memandang peraturan itu sebagai sebuah bentuk "diskriminasi positif" meski melanggar etika berpolitik negara tersebut yang mengutamakan kemampuan ketimbang latar belakang etnis. Namun, tuduhan itu dibantah pemerintah. 

"Pertanyaan isu rasisme itu muncul. Namun pemerintah tak mau membahas hal tersebut. Padahal, itu adalah isu laten di Singapura," jelas analis politik Bertha Henson dari The Middle Ground, sebuah situs daring independen untuk analisis politik, seperti dikutip dari BBC.

"Singapura mengaku telah 'dewasa' soal isu rasisme. Namun ketika masalah muncul, mereka (pemerintah) tak mau membahasnya, karena dianggap berpotensi menggoyah stabilitas sosial," ia menambahkan.

Seperti yang dikutip dari Channel News Asia, anggota kabinet PM Lee, Chan Chun Sing menganggap bahwa peraturan yang diterapkan terkait pemilu --yang pada akhirnya mengarah pada munculnya "reserved presidency"-- dilakukan demi kebaikan negara di masa depan. 

Kini, warga Singapura memiliki sikap yang campur aduk terkait Presiden baru Halimah Yacob.

Apa pun, terlepas dari kontroversi "reserved presidency" yang dicanangkan pemerintah, perempuan berdarah Melayu-India itu merupakan figur yang sudah lama berkecimpung di dunia politik Singapura.

Sementara, Halimah lebih memilih untuk mengabaikan segala tudingan terkait kontroversi "reserved presidency". "Saya berjanji untuk melakukan segala yang terbaik untuk warga Singapura, dan hal itu pasti akan dilaksanakan, terlepas ada atau tidak adanya pemilu," jelas sang presiden terpilih.

Meski jabatan presiden di Singapura tidak memberikan kewenangan besar dan hanya sebatas simbol negara--mengingat kekuasaan eksekutif dipegang Perdana Menteri--jabatan tersebut tetap dinilai memiliki peranan yang cukup krusial.

Sebab, presiden memiliki kewenangan untuk mencampuri anggaran belanja, dana cadangan negara, dan penunjukan serta pencopotan pejabat pemerintah.

Sebelum mengajukan diri sebagai kandidat presiden, Halimah telah berkecimpung sebagai aktivis dan politikus selama bertahun-tahun.

Berbekal gelar Sarjana Hukum dari National University of Singapore yang berhasil diraihnya pada 1978, Halimah awalnya mendedikasikan diri sebagai pengacara untuk National Trades Union Congress (NTUC), sebuah serikat raksasa buruh di Singapura.

Setelah giat mengabdi memperjuangkan hak buruh selama bertahun-tahun, pada 1991, ia diangkat sebagai direktur hukum NTUC, dan kemudian sebagai Deputi Sekretaris Jenderal organisasi tersebut.

Sambil menyelam minum air, Halimah juga berhasil meraih gelar Master Hukum di almamaternya pada 2001.

Pada tahun yang sama, setelah makan asam-garam selama bertahun-tahun di dunia hukum dan gerakan buruh, Halimah terpilih sebagai anggota parlemen mewakili konstituen wilayah Jurong, menandai kali pertama bagi perempuan itu terjun ke dunia politik.

Pada 2011, perempuan berdarah Melayu-India itu ditunjuk sebagai menteri yunior (Minister of State) di Kementerian Pemberdayaan Komunitas, Pemuda, dan Olahraga, untuk kabinet Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

Ketika terjadi perombakan kabinet pada 2012, ia berpindah jabatan sebagai menteri yunior di Kementerian Sosial dan Pemberdayaan Keluarga.

Sepak terjang Halimah di kementerian itu mendapat pujian dari PM Lee. Maka, sebagai bentuk apresiasi, sang perdana menteri menominasikannya sebagai Kepala Parlemen Singapura pada 2013 dan berhasil menduduki kursi tersebut pada tahun yang sama. Demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (13/9/2017).

Pada 14 Januari 2013, ia terpilih menjadi Kepala Parlemen Singapura.

Pada Agustus lalu, Halimah kemudian mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Parlemen agar bisa menominasikan diri sebagai kandidat presiden untuk Pilpres Singapura 2017.

Banting Tulang

Kerasnya kehidupan mewarnai perjalanan Halimah Yacob ke puncak. Saat usianya delapan tahun, sang ayah, yang berprofesi sebagai penjaga, meninggal dunia.

Sang ibu pun terpaksa banting tulang, mengais nafkah demi membesarkan Halimah dan empat kakak laki-lakinya. Kala itu, mereka tinggal di sebuah flat satu kamar di Hindoo Road.

Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Halimah membantu ibunya berjualan nasi padang dengan sebuah gerobak dorong, sebelum akhirnya sang ibu mendapat lisensi untuk membuka warung makan.

Di samping harus mengerjakan tugas-tugas sekolah, ia juga masih membantu ibunya berjualan. Di lain sisi, uang sekolahnya kerap tak terbayarkan.

Bahkan setelah "jadi orang", Halimah tetap hidup sederhana. Ia dan keluarganya msih tinggal di flat milik negara di Yishun. Ia sudah tinggal di sana sejak 1983.

Halimah bahkan berharap ia dapat terus tinggal di flat murah tersebut, meski sebagai presiden ia berhak menempati Istana.

Dalam sebuah wawancara dengan The Straits Times, dia mengatakan, "Lebih dari 80 persen rakyat kita tinggal di flat milik negara. Jika itu cukup baik bagi mereka, itu cukup baik pula untuk saya".

Saksikan video pilihan berikut ini: