Menlu Retno: Dana, Tantangan Terbesar Bangun Negara Pascakonflik

Menlu RI Retno Marsudi di Sidang Majelis Umum PBB ke-72. (Dokumentasi Kementeri Luar Negeri)

Liputan6.com, New York - Pertemuan yang merupakan inisiatif antara Indonesia dan Norwegia mengawali rangkaian kegiatan Menlu RI di Sidang Majelis Umum PBB ke-72. Keduanya adalah vokal point untuk isu pendanaan di bawah Komisi Bina Perdamaian PBB, yang selama ini sangat aktif dalam upaya mendukung pembangunan di negara berkembang pascakonflik.

"Mencapai perdamaian itu sulit, memelihara perdamaian jauh lebih sulit," demikian tegas Menlu RI dalam sambutan pembukaan pertemuan tingkat menteri mengenai Bina Perdamaian (peacebuilding) di Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Senin, 18 September 2017 waktu setempat.

Menlu Retno menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini dalam upaya mendukung pembangunan di negara-negara pascakonflik adalah memastikan adanya pendanaan yang cepat dan memadai.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerja sama global yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendanaan guna mendukung pembangunan negara-negara pascakonflik.

"Guna memastikan pendanaan yang memadai, kita semua harus berkontribusi. Negara maju harus memenuhi komitmennya dan kita juga harus dapat menarik sektor swasta untuk membantu pendanaan dan pembangunan di negara-negara pascakonflik," tutur Menlu Retno.

Pertemuan ini dihadiri oleh negara-negara anggota Komisi Bina Perdamaian PBB, wakil dari Sekjen PBB, dan negara-negara pascakonflik. Momen tersebut berhasil mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dari negara-negara pascakonflik, serta bantuan yang siap diberikan oleh negara-negara donor.

2 dari 2 halaman

Sumber Pendanaan Inovatif

Dengan mengangkat tema Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk Meningkatkan Kapasitas dalam Mendukung Pembangunan Pasca-Perdamaian, Indonesia telah memberi contoh sumber pendanaan inovatif dalam bantuan kepada negara-negara pascakonflik.

"Indonesia senantiasa siap untuk memberikan bantuan melalui kerja sama selatan-selatan dan triangular, khususnya untuk program-program unggulan yang selama ini telah berhasil mendukung pembangunan di negara-negara pascakonflik," ucap Menlu Retno.

Selama tahun 2016, Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan kapasitas kepada lebih dari 40 orang dari sejumlah negara. Sedangkan dalam kerangka kerja sama triangular, RI telah melaksanakan program pembangunan kapasitas kepada lebih dari 30 negara sejak tahun 2011.

Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah RI pada tahun 2018 telah merencanakan sejumlah program bantuan kepada lebih dari 20 negara dan penguatan kemitraan dengan Afrika melalui Forum Indonesia-Afrika pada April 2018.

Israel Sahkan Larangan Operasional UNRWA, Akses Bantuan untuk Warga Palestina Terancam