Rusia: NATO Berusaha Hidupkan Iklim Perang Dingin

Liputan6.com, New York - Presiden Rusia Vladimir Putin diketahui tidak hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-72. Putin lebih memilih untuk menyaksikan latihan tempur Zapad 2017 dibanding berpidato di hadapan pemimpin dunia lainnya.

Menyusul absennya Putin dalam sidang tahunan tersebut, maka delegasi Rusia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. Saat berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB, diplomat senior berusia 67 tahun tersebut menekankan bahwa NATO saat ini berusaha menghidupkan kembali iklim Perang Dingin dibanding membangun dialog dengan Moskow.

"Barat membangun kebijakannya berdasarkan prinsip, 'Jika Anda tidak bersama kami, Anda melawan kami'. Dan mereka melanjutkan ekspansi mengerikan NATO ke timur," kata Lavrov seraya menambahkan bahwa kebijakan tersebut hanya memicu ketidakstabilan pasca-Soviet dan meningkatkan ketegangan di kawasan seperti dikutip dari Russia Today pada Jumat (22/9/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Lavrov menyebutkan bahwa Rusia siap untuk bekerja sama dengan Barat melalui hubungan yang konstruktif demi menemukan solusi atas sejumlah isu mendesak, termasuk krisis Ukraina.

"Berabad-abad sejarah telah menunjukkan bahwa penyelesaian abadi atas perbedaan hanya bisa dicapai melalui dialog dan keseimbangan kepentingan inti dari pihak-pihak yang bertikai. Sayangnya, senjata-senjata yang disimpan di gudang milik Barat tidak termasuk diplomasi, melainkan tekanan kasar," tutur Lavrov.

"Sanksi sepihak yang dijatuhkan selain yang diumumkan DK PBB tidak sah dan merusak upaya kolektif," imbuhnya.

Setelahnya, Lavrov mengemukakan keprihatinannya atas sanksi terbaru yang diberlakukan AS terhadap Iran, sekaligus memperingatkan bahwa itu dapat mengancam kesepakatan nuklir 2015 yang dianggap sangat berkontribusi terhadap pemulihan stabilitas regional dan global.

2 dari 2 halaman

Kecaman terhadap Korea Utara

Sama seperti Trump, Menlu Rusia itu juga menargetkan Korut dalam pidatonya. Ia mengecam meningkatnya ketegangan di sekitar Semenanjung Korea dengan menyebutnya sebagai "spiral konfrontatif yang sangat berbahaya".

Lavrov juga menekankan bahwa Rusia mengecam uji coba nuklir Korut yang dilakukan dengan melanggar resolusi PBB. Namun, ia menambahkan bahwa histeria perang yang dikobarkan oleh Barat di sekitar Korut dapat berujung bencana.

Diplomat yang telah menduduki kursi Menlu Rusia sejak tahun 2004 itu kemudian meminta seluruh pihak yang terlibat dalam krisis nuklir Korut untuk memulai sebuah dialog. Menurutnya, tidak ada alternatif penyelesaian politik dan diplomatik dalam krisis nuklir di Semenanjung Korea".

Lavrov pun mendesak komunitas internasional untuk mendukung langkah China dan Rusia dalam menyelesaikan krisis nuklir dengan inisiatif "pembekuan ganda". Yang dimaksud dengan pembekuan ganda adalah, Korut akan menghentikan program nuklir dan rudalnya dengan imbalan AS dan Korea Selatan tidak lagi melakukan latihan militer bersama di dekat Semenanjung Korea.

Pada saat bersamaan, Lavrov memuji pidato Donald Trump pada di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa 19 September di mana Presiden AS itu menekankan pentingnya menghormati prinsip kedaulatan dalam hubungan internasional. "Kami senang melihat bahwa Presiden AS, Donald Trump secara sepihak menyatakan bahwa penting untuk mematuhi asas kedaulatan dalam urusan internasional".

Lavrov menyampaikan pula bahwa tindakan menghasut kerusuhan dan mengancam dengan penggunaan kekuatan untuk melemahkan otoritas yang sah di negara mana pun tidak dapat diterima. "Upaya untuk mengabaikan pendapat orang lain dan mengeluarkan ultimatum tanpa persetujuan PBB tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik".

"Maraknya terorisme internasional, jutaan pengungsi dan gelombang imigran ilegal telah mencapai tingkat signifikan sebagai hasil dari upaya sembrono untuk menyingkirkan sejumlah rezim yang tidak diinginkan, terutama melalui intervensi militer," terang Menlu Rusia itu.

Lantas, ia mendesak masyarakat internasional untuk melakukan upaya tambahan yang bertujuan memulihkan stabilitas di Suriah dan Irak sembari menambahkan bahwa apa yang telah dilakukan sejauh ini belum cukup.

Rusia
Negara
negara yang berada di wilayah Eropa, serta merupakan negara terluas di dunia
Lihat Selengkapnya
Rusia
Amerika Serikat
Negara
Amerika Serikat adalah salah satu negara republik konstitusional federal di Benua Amerika
Lihat Selengkapnya
Amerika Serikat
Sidang Majelis Umum PBB