Melbourne Siap Usir Tunawisma dari Ruang Publik

Pihak berwenang akan mampu mengusir sekelompok tunawisma jika mereka mengganggu ruang publik. (ABC News/Margaret Burin)

Liputan6.com, Melbourne - Kepolisian Victoria telah berjanji untuk menindak para pengemis di pusat kota Melbourne, Australia saat dewan kota tersebut mengumumkan sebuah pendekatan baru yang tegas menindak para tunawisma.

Wali Kota Melbourne, Robert Doyle, mengatakan, di bawah aturan resmi itu para staf dewan kota akan bekerja sama dengan Kepolisian Victoria guna mengusir kelompok-kelompok tunawisma jika mereka memengaruhi keselamatan atau menghalangi ruang publik.

Ia mengatakan bahwa protokol baru tersebut telah diujicobakan sejak kekerasan terjadi, ketika pihak berwenang memindahkan sekelompok tunawisma dari luar Stasiun Flinders Street awal tahun ini.

"Penandatanganan resmi menandai langkah yang sangat penting dalam menangani orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, namun juga berada di ranah publik yang menyebabkan masalah lewat gangguan atau pencabutan hak masyarakat untuk menikmati ruang terbuka publik," kata Doyle seperti dikutip dari ABC Australia Plus, Kamis (28/9/2017).

Komisaris Kepala di Kepolisian Victoria, Graham Ashton, mengatakan bahwa polisi juga akan menindak para pengemis yang menargetkan kota tersebut, terutama selama bulan-bulan musim panas ketika masuknya wisatawan yang menonton pertandingan tenis dan kriket.

"Kami tahu bahwa di musim panas lalu, kami melihat orang-orang datang ke kota (Melbourne), seringkali dari negara bagian lain, mencoba memanfaatkan booming pariwisata ... pada dasarnya merepotkan orang untuk meminta uang," tuturnya.

"Sekarang, kami berurusan dengan hal itu secara jauh lebih agresif, jadi kami sudah melakukan penangkapan, membawa orang-orang ke pengadilan."

Ashton mengatakan bahwa polisi telah bekerja sama dengan pengadilan untuk memastikan bahwa beberapa orang yang ditangkap dialihkan ke program ‘Salvation Army’ jika mereka mengemis karena kemiskinan sesungguhnya.

"Tapi ketika mereka tak berasal dari kondisi demikian, kami berurusan dengan mereka di jalur pengadilan pidana. Jika mereka mengganggu orang untuk meminta uang ... kami akan benar-benar menindaknya," sebut Ashton.

Menurut wali kota Doyle, protokol baru tersebut mendefinisikan sebuah kelompok terdiri dari empat orang, dan orang-orang yang tidur di luar ruang tak akan lagi bisa menghalangi pintu masuk atau keluar tempat usaha.

Staf dewan kota juga bisa mengambil barang-barang milik para tunawisma.

Doyle mengatakan, staf dewan kota telah bekerja dengan polisi setiap minggunya untuk mencari "titik keramaian" dari kamp-kamp gelandangan.

"Ini jelas memunculkan beberapa skenario ... (jika) ada orang-orang yang tidur di sana dan ada dua atau tiga dari mereka dan mereka mengemasi barang-barang mereka dan mereka pindah ke kota yang tak memiliki masalah, menjadi tunawisma bukanlah sebuah kejahatan," jelasnya.

"Tapi jika ada perkumpulan lebih dari empat orang maka... mereka akan bisa menyimpan barang-barang pribadi, tapi petugas yang berwenang akan mengambil barang-barang lainnya dan meminta mereka untuk bubar."

"Kami harus lebih tegas dan karena itulah tim kami sekarang berbicara dengan orang-orang dan bertemu dengan orang-orang."

"Kami benar-benar yakin ini bisa berhasil."

2 dari 2 halaman

Dukungan

Kelompok Advokasi Council To Homeless Persons (Dewan Tunawisma) mengatakan bahwa pihaknya mendukung strategi tersebut.

"Hasil positif yang dicapai melalui upaya gabungan dewan dan pemerintah negara bagian yang bekerja sama dengan polisi dan dinas-dinas, dengan jelas menunjukkan bahwa penyediaan perumahan dan dukungan yang tepat mengurangi tunawisma," kata CEO kelompok itu, Jenny Smith.

"Pendekatan ini mengadopsi pelajaran dari luar negeri, yang menunjukkan bahwa hukuman tidak memiliki dampak praktis positif terhadap tunawisma, namun secara langsung menyebabkan kerugian bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal."

Pada Februari lalu, dewan kota memilih untuk mengubah undang-undang yang memberi staf dewan kota dan polisi "lebih banyak kewenangan untuk campur tangan" di kamp-kamp darurat di kota.

Namun pada saat itu, pihaknya mengatakan akan berkonsultasi dengan publik sebelum membuat keputusan akhir.

Saat itu, keputusan tersebut dikritik oleh advokat hak asasi manusia karena terlalu keras terhadap tunawisma.

Doyle mengatakan, dewan kota tidak mundur dari perubahan hukum dengan protokol baru tersebut.

"Saya tidak berpikir ini adalah jalan mundur, saya pikir ini adalah langkah maju," sebutnya.

"Mungkin, kami tak menggunakan kekuasaan yang ada secukupnya dan kami memiliki kewenangan tentang keindahan kota dan kami memiliki kewenangan untuk menyingkirkan gangguan yang sekarang kami gunakan secara lebih efektif."

"Ini bukan tentang undang-undang, atau tentang kekuaasaan, ini tentang apa yang baik di jalanan dan apa yang kami temukan adalah barang-barang tunawisma ini di jalanan."Ia mengatakan, persidangan akan berlanjut selama enam bulan lagi.

Jumlah orang yang tidur di jalanan Melbourne diperkirakan meningkat sekitar 70 persen dalam tiga tahun terakhir.

Menteri Kesehatan Jill Hennessy mengatakan bahwa Pemerintah Negara Bagian Victoria akan segera meluncurkan perumahan modular baru mereka untuk menampung setidaknya 30 tunawisma.