Terapkan Karoshi, Dentsu Didenda dan NHK Minta Maaf

Masahiko Yamauchi, seorang pejabat senior di NHK, mengatakan bahwa kematian Miwa adalah "masalah bagi perusahaan itu secara keseluruhan, termasuk sistem ketenagakerjaan dan bagaimana pemilu harus diliput".

NHK pada akhirnya bersedia mengumumkan kepada seluruh karyawan di lembaga penyiaran publik itu -- setelah mendapat tekanan dari pihak keluarga -- bahwa pemicu kematian Miwa adalah Karoshi.

NHK mengeluarkan pernyataan permintaan maaf dan mengatakan bahwa hal tersebut telah menjadi sorotan publik dalam upaya mencegah tragedi di masa depan, menambahkan bahwa manajemen telah berupaya memperbaiki kondisi karyawan.

"Saya bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orangtuanya sejak mereka kehilangan anak perempuan mereka pada usia muda 31 tahun. Kami akan terus mereformasi organisasi kami, dan saya harap mereka akan membantu kami," Ryoichi Ueda, kepala NHK, mengatakan pada sebuah konferensi pers.

Kepada keluarga Miwa, NHK menegaskan bahwa pihaknya tengah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa karyawan mereka tidak bekerja dalam waktu yang panjang.

"NHK harus melanjutkan program reformasi setelah sepenuhnya menginformasikan seluruh stafnya atas kematian putri kami. Reformasi ini tidak akan pernah sempurna kecuali didasarkan pada penyesalan mendalam atas kematian seorang pekerjanya," ungkap ayah Miwa.

Dalam liputan dua menit tentang kematian Miwa yang ditayangkan News Watch 9 --yang bernaung di bawah NHK-- disebutkan, "Kami memutuskan untuk mengungkap (kematiannya) kepada seluruh karyawan kami dan membagikannya kepada publik agar tidak terulang kembali dan menindaklanjuti kasus ini dengan reformasi".

Secara resmi, beberapa ratus kematian terkait dengan Karoshi terjadi setiap tahun. Mereka yang tewas diasosiasikan dengan kondisi seperti serangan jantung, stroke, dan bunuh diri.

"Terkadang korban kerja paksa menderita stroke atau depresi yang melemahkan yang membuat mereka hidup, namun tidak dapat bekerja," kata profesor Scott North, dari program pascasarjana Universitas Osaka.

Firma pemantau kesejahteraan tenaga kerja di Jepang mengatakan, jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi dari sekedar 'ratusan orang pertahun'.

Sebuah survei pemerintah yang dirilis tahun lalu menemukan, hampir seperempat perusahaan Jepang memiliki staf yang bekerja lebih dari 80 jam lembur sebulan dan mereka seringkali tidak dibayar.

Dari survei itu, diketahui ada sekitar 12 persen perusahaan yang memaksa karyawannya bekerja melewati ambang batas maksimum jam kerja yang diterapkan pemerintah, yakni 100 jam dalam sebulan.

Selain itu, sekitar 2.000 gugatan komplain seputar Karoshi kerap diterima pemerintah setiap tahunnya. Namun, hanya sekitar 37 persen gugatan yang sukses membuahkan kompensasi ganti rugi bagi karyawan yang bersangkutan.

Berbagai riset menyebut, waktu lembur yang mencapai atau bahkan melebihi 80 jam perbulan meningkatkan risiko kematian seorang pekerja.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengubah budaya jam kerja yang panjang, termasuk inisiatif untuk mendorong pegawai pemerintah untuk mengambil waktu cuti yang berlebih sebagai bentuk kompensasi.

Sejumlah perusahaan juga telah mewajibkan kebijakan "pulang ke rumah lebih awal".

Sebagai bentuk reformasi usai kematian Takahashi, Dentsu dilaporkan menerapkan kebijakan 'memadamkan lampu kantor tepat pukul 22.00' untuk memaksa karyawan pulang.

Sementara itu, sebuah undang-undang diimplementasikan pada 2014 untuk melawan Karoshi. Undang-undang itu berfokus pada kampanye pendidikan dan kesadaran akan bahaya jam kerja berlebih.

Namun, berbagai kebijakan itu dinilai tak cukup efektif untuk menghilangkan praktik dan budaya Karoshi.

"Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kerja Karoshi tidak bisa digambarkan sebagai sukses," kata profesor North.