Airbus Terancam Didenda Gara-gara Dugaan Suap

Liputan6.com, Paris - Tom Enders, CEO Airbus, pada Jumat lalu memperingatkan bahwa pabrikan pesawat Eropa tersebut mungkin menghadapi denda terkait dengan pernyidikan korupsi yang sedang berlangsung, termasuk terkait suatu penjualan jet-jet tempur kepada Austria.

Melalui surat kepada para pegawai yang juga dibaca oleh AFP, "Kita sedang disidik terkait dugaan pelanggaran peraturan anti-suap dan anti-korupsi."

"Kita berada dalam situasi ini karena kita memutuskan pada tahun lalu untuk mengungkapkan isu-isu yang kita temukan sendiri kepada pihak berwenang dan lembaga-lembaga penyidik. Ini adalah tindakan yang tepat."

Dikutip dari The Local pada Senin (9/10/2017), ia lanjut mengatakan, "Ini akan menjadi proses panjang dan membawa beberapa konsekuensi, termasuk denda besar terhadap perusahaan."

Sebuah unit usaha Airbus di Paris dilaporkan membangun jejaring perusahaan-perusahaan cangkang (shell companies) terkait dengan Vector Aerospace yang berkedudukan di London.

Dulunya, perusahaan itu adalah anak perusahaan yang melakukan jasa perawatan pesawat terbang bagi kelompok Airbus.

Sistem demikian memungkinkan kelompok tersebut memberikan "suap kepada para pembuat keputusan di Austria" ketika Wina sedang mempertimbangkan pembelian jet-jet militer Eurofighter seniliai 1,7 miliar euro, demikian menurut laporan majalah Der Spiegel pada Jumat lalu.

Beberapa pemeriksaan juga dimulai di Prancis dan Inggris mengacu kepada dugaan korupsi di cabang penerbangan sipil Airbus yang berkedudukan di Inggris.

Walau tidak menyebut sumber, Der Spiegel juga melaporkan bahwa pihak jaksa penuntut "sedang mempersiapkan dakwaan" terhadap beberapa calon tersangka kasus Austria.

Mengacu kepada sumber-sumber anonim, majalah itu melaporkan, "Para penyidik internal mengemukan lebih dari 100 kemungkinan pembayaran korupsi dalam 3 angka jutaan (euro)."

Tapi, jaksa penuntut Hildegard Baeumler-Hoesl di Munich mengatakan kepada AFP pada Jumat lalu bahwa para penyidik "sejauh ini hanya memiliki sedikit bukti korupsi."