Duterte Depak Militer dan Polisi dari Operasi Anti-Narkoba

Mandat terbaru yang dikeluarkan Duterte itu sejatinya bukanlah hal baru.

Pada Januari lalu, Duterte pernah mengeluarkan perintah yang sama, didasari atas ketidakpercayaan sang presiden terhadap PNP yang disebutnya sebagai 'organisasi yang korup hingga ke akar-akarnya'.

Namun, perintah itu dicabut oleh sang presiden lima pekan kemudian, atas dalih bahwa obat-obatan terlarang telah kembali menyebar luas ke jalan-jalan, dan negara mengalami kekalahan dalam 'perang narkotika' tersebut.

Setidaknya, sekitar 3.900 warga Filipina tewas dalam operasi War on Drugs yang dipimpin oleh PNP pada beberapa bulan lalu.

Kepolisian berdalih, tingginya angka korban sipil dalam operasi itu disebabkan oleh aksi pertahanan diri yang dilakukan oleh para personelnya. Karena, hampir sebagian besar tersangka yang hendak diciduk, melakukan perlawanan pada petugas. Ujar keterangan dari PNP.

Sedangkan sejumlah organisasi pegiat HAM menuding, aksi yang dilakukan polisi justru merupakan tindakan ekstra-yudisial --di luar norma dan regulasi hukum-- serta bertendensi melanggar hak asasi manusia.

Mereka juga mengkritik langkah pemerintah yang tidak mengusut pertanggungjawaban dari para personel PNP yang dituduh melakukan aksi ekstra-yudisial dalam operasi tersebut.

Keputusan Duterte untuk mengalihkan peran pemberantasan narkotika dari PNP ke PDEA muncul setelah berbagai protes dan survei opini publik yang mengecam aksi ekstra-yudisial Kepolisian dalam operasi tersebut.

Selain itu, sebuah jajak pendapat yang dirilis pada Minggu 7 Oktober menunjukkan penurunan tajam opini publik tentang kinerja dan kepribadian Duterte.

Sedangkan, pada hari Rabu, pakar hukum HAM melobi pengadilan tinggi Filipina untuk menghentikan kebijakan War on Drugs, dengan mengatakan bahwa hal itu ilegal dan memungkinkan polisi untuk menghindari prosedur hukum.