Uni Eropa Tak Akan Ikut Campur soal Isu Kemerdekaan Catalonia

Spanyol akan menjatuhkan sanksi kepada Catalonia pada Sabtu 21 Oktober mendatang. Penjatuhan sanksi itu ditujukan sebagai bentuk respons terhadap pemerintah Catalonia yang tak kunjung membatalkan upayanya untuk memerdekakan diri, hingga lewat tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Spanyol.

Seperti dikutip dari BBC pada 19 Oktober, sanksi itu merupakan bagian dari implementasi Pasal 155 Mahkamah Konstitusi Spanyol.

"Pemerintah Spanyol akan melanjutkan prosedur seperti yang diatur dalam Pasal 155 Konstitusi untuk merestorasi legalitas di pemerintahan otonomi Catalonia," jelas pernyataan resmi dari Madrid.

"Kami mengecam sikap yang dipelihara oleh pemerintah Catalonia yang secara sengaja dan sistematis mengonfrontasi kelembagaan yang ada. Pemerintah Spanyol akan melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mengembalikan tatanan konstitusional," tambah pernyataan tersebut.

Pasal 155 Konstitusi memungkinkan Madrid untuk mengintervensi dan menerapkan 'langkah-langkah yang dianggap perlu' guna memastikan situasi 'terkendali' di Catalonia.

Melalui pasal itu, Spanyol juga diprediksi akan mengambil langkah tegas dengan memandang Catalonia beserta para figur politiknya -- seperti Carles Puigdemont-- sebagai kelompok separatis. Yang nantinya mungkin akan menyebabkan berbagai macam peristiwa persekusi politik, embargo ekonomi, dan gejolak konflik lain.

Kutipan Pasal 155 Konstitusi Spanyol berisi;

"Jika sebuah pemerintahan otonom tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Konstitusi dan hukum lainnya, atau melakukan sikap merugikan bagi kepentingan pemerintah dan publik Spanyol, pemerintah pusat boleh mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk memaksa masyarakat guna memenuhi kewajiban tersebut atau untuk melindungi kepentingan umum yang disebutkan di atas."

Usulan Negosiasi Ditolak Spanyol

Beberapa hari sebelumnya, Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont menunda deklarasi kemerdekaan wilayah tersebut dan meminta untuk bernegosiasi dengan Madrid.

Akan tetapi, pemerintah Spanyol tak berminat untuk melakukan negosiasi. Madrid kemudian memberikan tenggat waktu hingga 19 Oktober pukul 10.00 waktu setempat, mendesak Catalonia untuk segera memberikan jawaban, 'apakah tetap ingin memisahkan diri atau tidak?'.

"Tak sulit rasanya memberikan jawaban definitif atas pertanyaan itu, 'Apakah Catalonia tetap ingin merdeka?'. Jika mereka tetap ingin, maka pemerintah (Spanyol) memiliki kewajiban untuk 'melakukan tindakan' (implementasi Pasal 155). Jika tidak jadi, maka kita bisa bernegosiasi," jelas Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada Rabu lalu, seperti dikutip dari BBC, Kamis 19 Oktober 2017.