Penerapan Piagam ASEAN di Negara Asia Tenggara Belum Maksimal

Liputan6.com, Jakarta - Sejak 50 tahun didirikan, ada begitu banyak capaian dan hambatan yang ditemui oleh negara-negara ASEAN. Salah satu dari hambatan yang hingga kini masih ditemukan adalah implementasi Piagam ASEAN itu sendiri.

Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, salah satu hambatannya adalah implementasi Piagam ASEAN.

Piagam ASEAN adalah anggaran dasar bagi perhimpunan negara di kawasan Asia Tenggara. Dokumen ini telah diadopsi pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, November 2007 dan mulai berlaku sejak 15 Desember 2008.

"Piagam ASEAN itu agreement kita di tingkat kawasan. Namun sayangnya implementasi dianggap kurang," ujar Jose saat menjadi pembicara mengenai ASEAN at 50: Ideas to transform ASEAN for the next 50 years pada Conference on Indonesian Foreign Policy, CIFP 2017 yang digelar di The Kasablanka Jakarta, Sabtu (21/10/2017) siang.

Salah satu contoh permasalahan yang diangkat adalah masalah pemberantasan terorisme. Menurut Jose, di masing-masing negara atau otoritas terkait harusnya melaksanakan piagam ASEAN dalam program mereka itu sendiri.

"Setiap negara punya tim pengamanan seperti anggota kepolisian dan tentara. Tugas mereka jelas harus mengatasi kasus kriminal di masing-masing negara. Tetapi yang sulit adalah ketika mereka harus mengadopsi Piagam ASEAN itu sendiri di tingkat regional. Masalah akan timbul ketika cara dan Piagam ASEAN tak sejalan," ujar Jose.

Jose juga menuturkan, kurangnya enforcement di tingkat regional menjadi penyebab terhambatnya kemajuan ASEAN. Selain itu banyak negara yang belum memiliki ahli khusus di bidang yang tertera di Piagam ASEAN.

"Seperti contoh PBB. Mereka punya WHO, ILO, dan lainnya. Di masing-masing bagian badan PBB terdapat ahlinya. Permasalahannya ASEAN belum punya hal tersebut," tambahnya.

Menurut Jose, saat ini Kemlu berperan sebagai pengingat. Namun dia mengakui hal tersebut belum maksimal.