Tiga Tahun Kepemimpinan Jokowi, Kemlu RI Soroti 3 Hal Ini

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menyampaikan pencapaian diplomasi politik luar negeri selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Liputan6.com/Teddy Tri Setio Berty)

Liputan6.com, Jakarta - Memasuki tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, banyak pencapaian yang telah dilakukan oleh mesin kepemimpinannya.

Salah satu langkah pemerintah yang kian menjadi sorotan adalah upaya dari Kementerian Luar Negeri RI dalam menjalankan diplomasi dan langkah politiknya di dunia internasional.

Dalam jumpa pers mengenai capaian tiga tahun politik luar negeri kabinet kerja Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan tiga sorotan utama yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Dari sekian banyak isu yang telah kami tangani, ada tiga hal yang terlihat menonjol dan kian dipantau oleh masyarakat luas. Hal pertama adalah krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine. Kedua, bantuan pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ketiga, diplomasi perlindungan warga Indonesia yang berada di luar negeri," ujar Menlu Retno saat menyampaikan laporannya di Gedung Pancasila Jakarta, Kamis (26/10/2017) pagi.

Pada laporannya, Menlu Retno menyoroti peran nyata Indonesia dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine.

"Kita semua tahu, terdapat permasalahan yang begitu kompleks. Melihat situasi ini, pemerintah Indonesia tak mau duduk diam dan hanya berteriak di tempat. Untuk itu, kami memilih untuk menjalankan mesin diplomasi," jelas Menlu Retno.

"Informasi terkini yang telah kami himpun, dalam enam minggu ini mesin diplomasi terus berjalan. Indonesia adalah negara pertama yang mendatangi Myanmar dan Bangladesh sejak kondisi Muslim Rohingya mulai terancam," tambahnya.

Demi mengatasi permasalahan tersebut, Menlu Retno mewakili pemerintah Indonesia telah bertemu dengan pihak Myanmar dan memberikan Formula 4+1. Posisi Indonesia dianggap sebagai jembatan bagi kedua negara untuk saling berdiskusi.

Menlu Retno pun membeberkan, sejak kedatangannya ke Myanmar dan Bangladesh, sudah ada tiga kali pertemuan antara kedua negara untuk membahas isu tersebut.

Hal lain yang sudah dicapai oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi politik luar negeri adalah dukungan nyata RI untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina.

"Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia. Setiap helaan diplomasi RI selalu ada Palestina," ungkap Menlu Retno.

"Mendirikan konsulat Indonesia di Palestina adalah cara terbaik bagi kami untuk mendekatkan diri dengan warga Palestina," tambahnya.

Capaian ketiga adalah langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada WNI yang tersebar di luar negeri.

"Kami mengakui, tantangan semakin besar, tetapi pemerintah terus menjalankan komitmen sepenuh hati," kata Menlu Retno.

"Apabila WNI menjumpai pemasalahan ketika berada di luar negeri, pemerintah telah meluncurkan mobile save travel, sehingga dapat meningkatkan kualitas perlindungan," tambahnya.

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah menyelesaikan total 27.341 kasus WNI di luar negeri. Di antaranya membebaskan 144 WNI dari ancaman hukuman mati, melakukan reparatiasi terhadap 181.942 WNI yang ada masalah termasuk oberstayer, mengevakuasi 16.426 WNI dari berbagai wilayah konflik, perang dan bencana alam.

Selain itu, Indonesia berhasil membebaskan 31 sandera WNI dari Filipina dan Somalia serta mengembalikan hak finansial WNI yang nilainya mencapai Rp 388 miliar berupa gaji yang tidak dibayar oleh majikan.

2 dari 2 halaman

Capaian Lain dalam Prioritas Politik Luar Negeri

Selain tiga hal yang kian disorot oleh masyarakat luas, capaian lain yang masuk dalam prioritas politik luar negeri RI adalah diplomasi pertahanan.

Prioritas lainnya yaitu diplomasi ekonomi yang tiga tahun terakhir ditandai dengan penurunan nilai perdagangan dunia. Banyak negara yang melakukan proteksionis dalam urusan perdagangan.

Proteksionis adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara melalui berbagai cara, seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang uuntuk menciptakan persaingan adil.

"Meski demikian, Indonesia tetap melakukan perbaikan investasi dan mendapat pengakuan dunia pasca krisis ekonomi," ujar Menlu Retno.

"Sepanjang tahun 2016 saja, kenaikan nilai perdagangan dan investasi Indonesia di luar negeri meningkat pesat. Pertumbuhan terjadi di beberapa negara Afrika, seperti Madagaskar (112,35 persen) Chad (207,92 persen), Zimbabwe (223,34 persen), Gabon (562,93 persen), Kongo (566,81 persen), Zambia (637,77 persen) dan Rwanda (1717,21 persen)," jelas Menlu Retno.

Upaya pendekatan bisnis ini diakui oleh Menlu Retno lewat beberapa cara, di antaranya secara intensif melakukan kunjungan ke negara tujuan perdagangan -- baik pemerintah maupun swasta.

"Saya sendiri sudah dua kali melakukan kunjungan ke Afrika. Indonesia pun sudah menjalin kerja sama dengan beberapa kelompok pelaku ekonomi Afrika. Hal ini dilakukan guna mendapatkan penurunan tarif perdagangan. Sebab, tantangan yang ditemui RI adalah tingginya tarif perdagangan yang ada di Afrika," jalas Menlu Retno.

Selain itu, Menlu Retno juga menyoroti prioritas lain yang sudah dilakukan oleh pihaknya, yaitu diplomasi pedamaian.

Indonesia sudah mengirim lebih dari 2800 personel ke beberapa negara di dunia untuk menciptakan perdamaian. PBB pun mencatat, Indonesia menjadi negara dengan peringkat ke delapan dalam urusan perdamaian dengan mengirim pasukan resminya sebagai agen keamanan PBB.