Spanyol: Eks Pemimpin Catalonia Bisa Calonkan Diri, Asal...

Aksi damai mendukung persatuan Spanyol digelar di Barcelona (AP Photo/Emilio Morenatti)

Liputan6.com, Madrid - Polemik mengenai deklarasi kemerdekaan Catalonia terus bergulir. Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis mengulang kembali posisi pemerintahnya terkait isu tersebut.

Berbicara di hadapan massa yang menggelar aksi mendukung persatuan Spanyol, Dastis menerangkan bahwa pemimpin Catalonia yang telah dipecat, Carles Puigdemont, dapat mencalonkan diri dalam pemilihan baru yang akan digelar pada Desember mendatang. Meski demikian, itu dimungkinkan terjadi jika Puigdemont tidak dipenjara. Demikian seperti dikutip dari BBC pada Senin (30/10/2017).

Puigdemont dipecat setelah Madrid melucuti otonomi Catalonia pasca-wilayah itu mendeklarasikan kemerdekaannya. Kini Catalonia berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Jaksa penuntut Spanyol dikabarkan tengah mempersiapkan tuntutan pidana terhadap Puigdemont dan pejabat Catalonia lainnya atas tindakan mereka yang dianggap melanggar hukum.

Puigdemont sendiri mengatakan, ia tidak mengakui pemecatan atas dirinya yang dilakukan pemerintah Madrid.

Sementara itu, kepada Sky News, Menlu Spanyol menyatakan, "Kami tidak mengambil otonomi dari Catalonia. Faktanya, kami baru membangunnya kembali."

Adapun Menteri Dalam Negeri Spanyol Juan Ignacio Zoido menulis surat kepada seluruh petugas polisi di Catalonia. Isinya, ia meminta kesetiaan aparat keamanan sebagaimana "era baru" dimulai di wilayah tersebut.

Zoido memperingatkan seluruh anggota polisi yang saat ini berada di bawah kendali Madrid bahwa tugas mereka adalah mematuhi perintah dan menjamin hak serta kebebasan semua orang.

Di lain sisi, jika kelak terjadi, penangkapan terhadap Puigdemont kemungkinan akan memicu demonstrasi. Diduga, hal inilah yang merupakan salah satu alasan mengapa Menteri Dalam Negeri menulis surat edaran tersebut.

Perwira polisi senior mengatakan kepada BBC bahwa mereka telah mematuhi perintah untuk menurunkan foto-foto pemimpin Catalonia sebelumnya dari kantor polisi di seluruh wilayah tersebut.

2 dari 2 halaman

Krisis Konstitusional

Spanyol telah dicengkeram krisis konstitusional sejak digelarnya referendum oleh pemerintahan pimpinan Puigdemont pada awal bulan ini. Langkah tersebut dianggap pembangkangan atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menegaskan bahwa tindakan tersebut ilegal.

Pemerintah Catalan sebelumnya mengklaim bahwa dari 43 persen pemilih yang ambil bagian dalam referendum, 90 persen di antaranya mendukung kemerdekaan Catalonia. Dan pada Jumat lalu, parlemen Catalonia telah mendeklarasikan kemerdekaan dan Madrid meresponsnya dengan menyatakan langkah tersebut ilegal.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy kemudian mengumumkan pembubaran parlemen dan pemecatan Puigdemont. Lebih lanjut, ia memerintahkan dilaksanakannya sebuah pemilihan baru pada 21 Desember mendatang.

Puigdemont sendiri mendesak "oposisi demokratis" untuk mengendalikan pemerintahan Catalonia dari Madrid.

Sementara itu, Menteri Migrasi Belgia Theo Francken mengatakan bahwa Puigdemont bisa mendapat suaka politik dari negaranya jika yang bersangkutan memintanya.

"Jika Anda melihat situasi saat ini, hukuman penjara dan penindasan yang dilakukan Madrid maka pertanyaannya jelas. Apakah orang seperti dia akan mendapat kesempatan untuk menjalani persidangan secara adil?" tutur Francken.

Sejauh ini, disebutkan tidak ada indikasi bahwa Puigdemont berusaha untuk meninggalkan Catalonia.

Sebelum Madrid mengambil alih pemerintahan Catalan, wilayah ini memiliki salah satu tingkat pemerintahan mandiri terbesar di Spanyol.

Catalonia memiliki parlemen, kepolisian dan penyiar publik, serta pemerintah dan presiden sendiri -- meski sekarang telah diberhentikan. Wilayah itu juga memiliki berbagai kekuatan di banyak bidang, seperti budaya dan lingkungan hingga komunikasi, transportasi, perdagangan, dan keamanan publik.